Gelar Sidak Penyaluran BPNT, DPRD Kabgor Temukan Berbagai Kejanggalan

oleh -

Foto : Anggota DPRD Kabgor didampingi Dinsos Kantor saat mewawancarai salah satu pemilik e-warung dan TIM di kecamatan Dungaliyo,(foto Thoger).

LIMBOTO, Suaralidik.com – Menindak lanjuti laporan masyarakat terkait adanya penyalahgunaan wewenang dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Anggota Komisi lll DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar sidak. Berbagai kejanggalan ditemukan DPR, baik BPNT Nasional maupun BPNT Daerah.

“Kami menemukan berbagai kejanggalan, baik itu dialami Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun oleh prmilik E-warung”,kata Hendra Abdul usai menggelar sidak dibeberapa kecamatan, Selasa 06/08/2019.

“Diduga ada oknum-oknum pendamping PKH dan TKSK ikut menjadi supplier. Mereka juga menentukan tempat penyaluran dan pengadaan bahan pangan kepada KPM dan E-warung tidak sesuai juknis yang ada”,sambung Hendra.

Selain itu, lanjut Hendra, ada beberapa perbedaan dan kualitas barang yang mempengaruhi harga. Ada pula pemilik E-warung dipaksa oleh pendamping menuju kantor desa untuk melakukan penggelapan devisi, dengan iming-iming fee 2.000 rupiah persatu kali gesek tampa e-warung itu menyediakan bahan pangannya.

“Jadi sudah ada oknum yang menyediakan bahan pangan. Ini dikhawatirkan ketika ada komplain dari penerima soal kualitas atau harga, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Dan itu tidak dibenarkan apa lagi hanya dikasih fee”,tegas Aleg PPP.

Rencananya DPR akan mengundang para pendamping PKH dan TKSK mempertanyakan hal ini. Serta melakukan rapat bersama intansi terkait, baik dari pihak Bank BRI, Dinas Sosial provinsi dan Kabupaten, agar KPM benar-benar mendapatan bahan pangan yang berkualitas dan harga sesuai harga pasar.

“Kita akan pastikan e-warung punya otoritas untuk mengadakan bahan pangan tersebut dari pihak manapunĀ  baik dari BUMDes, UKM atau Koperasi yang ada disekitarnya, bukan dari oknum-oknum TKSK dan pendamping PKH. Agar program ini bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi mayarakat yang ada di desa itu”,terang Hendra.

Aleg PPP ini lmenjelaskan, program BPNT untuk nasional Ini adalah sebuah program yang memberikan bantuan pangan dalam bentuk bahan kepada masyarakat miskin yang telah dilaksanakan sejak 2017, dan dikelolah oleh dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Sementara untuk BPNT daerah dilaksanakan akhir tahun 2018, manajemennya Dinas Sosial provinsi.

“Bantuan bahan pokok yang diterima ada empat jenis untuk BPNTD diantaranya beras, telur, minyak goreng, dan gula pasir. BNPTN sendiri berupa beras dan telur dengan total 110.000 rupiah per-KPM. Di kabupaten Gorontalo sendiri ada sekitar 17.000 lebih penerima program tersebut, baik itu BPNTN maupun BPNTD”,tutup Hendra Abdul.(Rollink).