Gereja Belum Berizin, Wabup Ingatkan Umat Katolik di Bulukumba Taati Regulasi

oleh

BULUKUMBA, Suaralidik.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, Sulawesi Selatan mengimbau Umat Kristen Katolik di Bulukumba agar menaati regulasi soal keberadaan tempat ibadah atau gereja Katolik. Hal itu diungkapkan langsung Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto saat menggelar rapat dengan beberapa pihak, terkait keberadaan gereja Katolik belum berizin di Jl Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Ujungbulu, Bulukumba yang juga diakui mereskan warga sekitar.

Rapat berlangsung di ruang Wabup dihadiri beberapa pihak yakni, Anggota DPRD, Perwakilan Jemaat Kristen Katolik, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Perwakilan Masyarakat, Mahasiswa, Kepolisian, dan TNI. Selasa (14/11/17).

Dalam pertemuan Tomy mengatakan, sebelum ada ijin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri soal pembangunan gereja untuk tidak mencantumkan segala administrasinya terkait dengan bahasa gereja katolik di Bulukumba, sebagaimana awal mula hal tersebut disoroti warga, karena mencantumkan nama gareja katolik.

“Jika ingin mendirikan gereja katolik di Bulukumba, aturannya sudah jelas berdasarkan SKB 3 menteri serta mempertimbangkan aspek tata ruang di Bulukumba,” kata Tomy.

Lanjutnya, semisal ingin mendirikan gereja di Jl Wahidin, bisa di alokasikan untuk rumah ibadah karena biar bagaimanapun pihaknya tidak ingin menimbulkan gesekan-gesekan antara umat yang fanatik dengan agamanya. Sebagai pra syarat utama kebebasan memeluk agama dan kepercayaan, pemerintah tidak bisa menghalangi sekelompok umat, baik agama dengan agama tertentu untuk melakukan peribadatan.

“Jika belum ada rumah ibadah yang ditetapkan sesuai dengan standar SKB maka pra syarat untuk pemenuhan penting dilakukan dengan cara meminta ijin keramaian kerena bisa saja tempat-tempat berkumpul tidak hanya di Jl Wahidin tetapi bisa di tempat lain dengan meminta ijin tentunya kepada pihak keamanan sebagai perlindungan negara bilamana ada oknum yang mencoba atau tidak melakukan intoleransi pada kegiatan keagamaan yang dilakukan umat lain,” imbuh Tomy.

Terakhir, Tomy meminta kepada umat katolik jika ingin mendirikan atau menambah bangunan di wilayah yang sering dijadikan tempat peribadatan, agar didiskusikan terlebih dahulu seningga tidak melabrak regulasi yang ada.

“Kami pemerintah berharap semua pihak menahan diri dalam proses pengambilan keputusan dengan selalu mengedepankan duduk bersama,” tukas Tomy.

Sementara, anggota DPRD Bulukumba Fahidin HDK mengutarakan, sebelumnya telah menyampaikan bahwa tidak boleh ada bangunan yang tak memiliki ijin peruntukan, seperti gereja katolik yang dimaksud. Melihat IMB untuk rumah tinggal, sementara digunakan untuk peribadatan.

“Kebetulan yang mereka bangun itu bangunan baru yang belum bersyarat. Untuk membangun sebuah gereja itu ada syarat syaratnya, ditinjau dari aspek umatnya harus signifikan, kemudian ia memang harus mencari lokasi yang tidak mengganggj tetangga. Harus ada ijin dari depan samping kiri kanan belakang, sementara dari penelusuran saya, para warga sekitar tidak pernah setuju,” ujar Fahidin yang juga mewakili FKUB.

Ketua PKB Bulukumba itu juga mengatakan, ditinjau dari segi hukum dan sosial hubungan keberagamaan antara beragama itu semua tidak masuk kategori.

“Jika saudara kita umat katolik mau melakukan kegiatan di satu tempat yang peruntukannya adalah hanya rumah tinggal itu harus meminta izin keramaian, tidak boleh serta merta mereka mekakukan itu karena ini berpotensi orang menginterpretasi. Jadi kita sarankan minta ijin tetangga depan samping kiri kanan belakang dengan ditambah rekomendasi dari pihak keamanan,” tukas Fahidin.

Selain itu, lanjutnya yang menjadi masalah memang berawal dari surat yang beredar dengan kop mengatasnamakan Gereja Katolik Bulukumba. Setelah ditelusuri pihaknya, ternyata dari data memang tidak ada gereja di lokasi itu.

“Bulukumba ini dirajut dengan nuansa keragaman, dirajut dengan nuasa heterogenitas dirajut dengan persaudaraan, itu yang tidak boleh tercedari,” tandas Fahidin.

Dilain sisi, Yuli salah seorang perwakilan Jemaat Katolik memohon maaf. Ia mengaku lalai dalam administrasi persuratan dengan mencatut nama Gereja.

“Kami juga awal mula sehingga hal ini terjadi. Sebenarnya kami tidak bermaksud demikian mengapa gereja katolik disimpan di kop surat, sebenarnya bukan menunjukkan bahwa gereja itu sebagai bagunan gereja itu tetapi lebih kepada memperkenalkan identitas kami karena pada waktu kami membuat kop surat itu, tujuan kami bahwa pemimpin gereja kami dari Makassar bapak uskup itu mau datang mengunjungi kami di Bulukumba. Menurut kami itu suatu kesyukuran sangat luarbisa bapak uskup kami mau datang mengunjungi kami yang di kampung,” tuturnya.

Yuli juga mengungkapkan keterbatasan tenaga dan pengetahuan sehingga lalai, lantaran awam dan tidak begitu tahu mengenai surat menyurat. Ia bersyukur mendapat banyak pengetahuan di pertemuan tersebut. “Intinya kami hanya ingin sampaikan asal muasal kami mencetus gereja katolik ini karena kami mau memperkenalkan bahwa bapak uskup kami, pemimpin agama kami mau datang ke Bulukumba. Sudah sekayaknya dan sewajarnya kami memperkenalkan ke pemerintah daerah,” tutup Yuli.