GMPH Meminta Kejari Limboto Seriusi Penanganan Dugaan Kasus Korupsi Dana Aspirasi 2016

oleh

Pulahan masa aksi diterima Kasi Pidsus Bambang SH, depan pintu masuk Kejari Limboto kabupaten Gorontalo, jumat 19/10/2018.

Gorontalo, Suaralidik.com – Puluhan masa dari Gerakan Masyarakat Peduli Hukum (GMPH) melakukan aksi depan Kejaksaan Negri (Kejari) Limboto Kabupaten Gorontalo pada jumat 19/10/2018. Masa aksi meminta Kejari Limboto untuk menseriusi penanganan kasus tindak pidana korupsi dana aspirasi tahun 2016 dengan jumlah anggaran 24 Miliyar, yang diduga melibatkan banyak pihak.

Rahmat Mamonto sekalu orator kepada awak media menjelaskan, pihaknya mendukung kejari dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi didaerah ini, khususnya kasus dana aspirasi yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki jabatan tertentu untuk kepentingan pribadi mereka.

“Kami meminta pihak kejari untuk serius dalam menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi dana aspirasi, mengingat perkara ini sudah menjadi komsumsi publik, dan ini juga untuk menghilangkan para digma masyarakat bahwa hukum haya tajam kebawah dan tumpul keatas.”Kata Rahmat

Selain itu, Rahmat menambahkan, pihaknya selaku bagian dari masyarakat Kabupaten Gorontalo mensupport kinerja kejari, mengingat baru kali ini pihak kejari mau melakukan upaya proses terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi didaerah ini.

“Kami juga menyadari bahwa ini tidaklah mudah, mengungkap sebuah kasus dengan sekejap dan akan dibawa ketingkat peradilan, sehingganya kami berharap agar kejari mampu mengungkap terang benerang dugaan kasus tindak pidana korupsi dana aspirasi ini,” ujar Rahmat Mamonto.

Ditempat yang sama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Bambang SH mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulan bukti dan pemanggilan saksi-saksi.

“Terkait dugaan tindak pidana korupsi dana aspirasi DPRD Kabgor 2016, kami tim penyidik saat ini masih melakukan penyelidikan, namun ada beberapa yang kami harus buktikan, terkait puldata dan pulbaket serta keterangan yang harus kami lengkapi.”tutur Bambang.

Karena baru penyelidikan, tambah Bambang, sehingga belum ada penetapan tersangka tapi kami sudah mengundang beberapa orang untuk dimintai keterangan.

“Dari pihak DPRD sendiri sangat komparaktif terkait pengumpulan data, tapi kami meminta masyarakat untuk bersabar, dan kami pasti akan buka kepublik apakah kasus ini bisa lanjut atau tidak,”tutup Kasi Pidsus.(*****Rollink)