Hadapi Pilkada Kabupaten Gorontalo, Bawaslu Minta Parpol Tolak Mahar Politik

oleh
Bawaslu Kabupaten Gorontalo
Foto : Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antra Lembaga & Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba, S.,T.,(foto Istimewa).

LIMBOTO, Suaralidik.com – Dalam rangka menghadapi perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang tinggal beberapa bulan ke depan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo, mengingatkan Partai Politik (Parpol) untuk tidak menerima mahar politik dalam proses penjaringan calon Bupati dan Wakil Bupati.

“Kami telah melayangkan surat himbauan secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Gorontalo, untuk menolak mahar politik pada proses penjaringan Bupati dan Wakil Bupati,” tegas Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antra Lembaga & Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba, S.,T., dalam keterangan tertulis yang dikirim ke Redaksi media ini, Kamis 16/01/2020.

Alexander Kaaba, menjelaskan, larangan penerimaan mahar politik ini sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Pada Pasal 47 ayat 1, 2 3, 4 dan sudah jelas bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Jika kedapatan maka sanksi berat menanti,” jelas Alexander.

“Pimpinan Partai Politik harus memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan pada proses penjaringan calon Bupati dan Wakil Bupati terkait aturan larangan menerima mahar politik dari para calon,” lanjut Alexander.

Dirinya mengingatkan, jika anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka konsekwensinya pidana.

“Konsekwensinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). tegas Alexander.(Rollink).

IklanIklanIklan