Hakim Kabulkan Praperadilan 2 Tersangka Kasus IPA Palopo, ini Ulasannya

oleh -
Jermias Rarsina
Foto : Kuasa Hukum 2 Tersangka Kasus Tipikor Pipa PAM Palopo, Jermias Rarsina, saat memberikan keterangannya kepada awak media diwarkop Siama, Jl. Urip Sumohardjo Makassar, Sabtu (18/1/2020).

MAKASSAR,suaralidik.com – Hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Makassar, Heneng Pujiadi memutuskan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kota Palopo tahun anggaran 2016 masing-masing Asnam Andreas dan Muhammad Syarif.

Dalam putusannya terkait perkara nomor 20/Pid.Pra/2019/PN Makassar tersebut, Heneng menyatakan penetapan tersangka terhadap Asnam berdasarkan penetapan tersangka No. B/789/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 21 Oktober 2019 dan tersangka Syarif berdasarkan penetapan tersangka No.B/790/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 21 Oktober 2019 adalah tidak sah.

Selanjutnya memerintahkan termohon dalam hal ini Polda Sulsel untuk segera menghentikan proses penyidikan terhadap kedua tersangka selaku pemohon praperadilan.

Tak hanya itu, dalam putusannya, Heneng juga menghukum termohon dalam hal ini Polda Sulsel untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara praperadilan.

Kuasa kedua tersangka selaku pemohon praperadilan, Jermias Rarsina mengaku cukup mengapresiasi putusan Hakim yang menurutnya pertimbangannya sama dengan pandangan hukum yang pihaknya ungkapkan di depan persidangan.

Dimana kata Jermias, putusan praperadilan Hakim, yang inti sarinya menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, itu dikarenakan tiga hal yang menjadi dasar utama dalam menentukan tersangka dengan berpedoman pada terminologi bukti permulaan yang cukup dengan menggunakan tiga pendekatan menurut hukum acara pidana dan teori hukum pembuktian (Bewijs Theory).

Pertama terang Jermias, terkait unsur Bewijs Minimun, yaitu sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang merujuk pada pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kedua terkait Bewisj Voering yang artinya cara perolehan alat bukti harus sah dan terakhir terkait unsur Bewisj krachten/Relevantie yang artinya alat bukti tersebut harus punya nilai relevansi .

“Ketiga hal tersebut di atas juga didukung oleh keterangan ahli hukum administrasi Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH.,MH dan ahli pidana Dr. Kamrin,SH.,MH dalam persidangan kemarin,” jelas Jermias, Sabtu (18/1/2020).

Hakim praperadilan menurut Jermias, sependapat hukum dengan pendapat hukum dirinya selaku kuasa para pemohon dalam kesimpulan hukum yang dibuat bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon berkaitan dengan beberapa dokumen penting (urgen) terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa sehubungan dengan proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada Dinas PU dan Cipta Karya Pemda Kota Palopo tahun anggaran 2016.

Dimana pada dokumen penting yang dimaksud yakni dokumen administrasi lelang, penandatanganan kontrak/perjanjian kerja, penandatanganan perintah kerja dan perintah mulai kerja, penandatangan item pembayaran termin progres dari hasil pekerjaan serta dokumen penandatanganan serah terima pekerjaan, yang mana administrasi (surat surat tersebut) ditemukan ada kepalsuan atau tidak/non identik tanda tangan para pemohon yang disangkakan ikut dalam proyek tersebut sebagaimana terlampir dalam bukti Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari termohon sendiri dalam hal ini Polda Sulsel cq. Direktorat Kriminal Umum yang diajukan sebagai bukti surat dari pemohon.

Berangkat dari fakta hukum persidangan tersebut, kata Jermias, sudah sesuai dengan dasar dan alasan permohonan praperadilan dari para pemohon yaitu adanya alat bukti urgensi (dokumen/administrasi) dalam pengadaan barang dan jasa dalam kasus korupsi tersebut yang palsu atau tidak identik, sehingga Hakim praperadilan menilai bahwa termohon harusnya memperbaiki secara lengkap dan bukti-bukti utuh serta harus memiliki nilai relevansi untuk kembali dapat mendudukkan pertanggung jawaban pidana para pemohon jika ditetapkan tersangka.

“Olehnya itu Hakim tersebut berpendapat penetapan tersangka atas diri pemohon adalah mala administrasi karena cacat secara hukum. Dengan demikian penetapan tersangka menjadi tidak sah,” terang Jermias.

Melengkapi pertimbangan tersebut diatas, Hakim praperadilan berpendapat hukum bahwa alat bukti yang lainnya yang telah dikumpulkan oleh termohon tidak relevansi terhadap pertanggungjawaban pidana para pemohon untuk ditentukan sebagai pelaku pembuat dalam arti delneming (penyertaan).

Dimana sebelumnya selaku kuasa hukum para termohon, Jermias mengatakan hal itu sangat terkait dengan peran para pemohon sesuai pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP selaku pelaku pembuat dalam arti melakukan (dader), menyuruh melakukan (doen plegen) dan turut melakukan (mede dader) yang menurut teori hukum harus memiliki syarat untuk terpenuhi unsur tersebut adalah mereka harus ada kontak fisik, saling kerja sama dan menginsafi kerja sama tersebut sebagai maksud dan tujuan.

Ketiga unsur tersebut dalam fakta persidangan oleh saksi Nawir dan saksi Fausiah Fitry (PPK) dimana keduanya dalam BAP termohon maupun dipersidangan, lanjut Jermias, telah memberi keterangan dengan jelas dan tegas bahwa peran para pemohon sama sekali tidak tahu-menahu mengenai kegiatan proyek yang dimaksud bermasalah tersebut.

“Sehingga cukup beralasan hukum jika Hakim praperadilan dapat mengabulkan permohonan para pemohon. Putusan Hakim praperadilan tersebut sangat ilmiah dan didukung oleh fakta hukum persidangan,” Jermias menandaskan.

Sementara Polda Sulsel melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Augustinus Berlianto menyesalkan putusan Hakim dalam perkara praperadilan yang diajukan oleh dua orang tersangka dugaan tipikor proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kota Palopo tahun anggaran 2016. Kedua tersangka selaku pemohon praperadilan yakni Asnam Andreas dan Muhammad Syarif.

“Kita ini sudah maksimal untuk memerangi korupsi, tapi masih ada juga yang coba bermain-main,” kata Augustinus, Sabtu (18/1/2020).

Ia mengatakan pihaknya saat ini belum dapat menentukan upaya hukum selanjutnya dalam merespon putusan praperadilan.

“Saya gelar rapat secara internal dulu,” ucap Augustinus.

Diketahui Penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tiga paket proyek pipa di Kota Palopo, Sulsel, Selasa 5 November 2019.

Ketiga paket proyek pipa yang dimaksud masing-masing proyek perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di Wilayah Kecamatan Telluwanua dan kegiatan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo tahun anggaran 2016.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel yang saat itu dijabat oleh Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut masing-masing Irwan Arnold, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Fausiah Fitriani juga selaku PPK serta  Hamsyari dan Anshar Dachri yang diketahui tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja).

Sementara tersangka lainnya ada Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama, Asnam Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi dan Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdipertiwi.

“Penetapan tersangka telah melalui proses gelar perkara dan didukung oleh perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya ditemukan kerugian negara sebesar Rp 5.543.391.996,91,” kata Dicky Rabu 6 November 2019.

Diketahui, tiga paket proyek pipa oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo tersebut, telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 sebesar Rp 15.049.110.000.

Dari hasil penyidikan, pengerjaan tiga paket proyek tersebut ditemukan terjadi pelanggaran yakni pekerjaannya diduga tak sesuai dengan spesifikasi.

Selama dalam proses penyelidikan hingga kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan, sosok putra Wali Kota Palopo, Farid Kasim Judas sempat dikait-kaitkan dugaan keterlibatannya. Ia diduga berperan mengatur pelaksanaan ketiga paket proyek perpipaan tersebut. (***RUD)

kpu BOLTIM
HUT Kabupaten Pinrang Ke-60