HALO??? Apa Kabar Kasus Tunjangan Perumahan Legislator Pare-Pare

oleh
Ilustrasi Korupsi
Ilustrasi
Ilustrasi

SUARALIDIK.com,PAREPARE- Kasus Tunjangan Perumahan 18 Legislator dan mantan anggota DPRD Kotamadya Pare-Pare yang pernah bergulir saat ini seakan hilang ditelan bumi dan keramaian Kota Bandar Madani Pare Pare.

Sebagaimana diketahui ,sebanyak 18 legislator dan mantan anggota DPRD Kota Parepare periode 2004-2009 dituntut dua tahun penjara dalam kasus korupsi tunjangan perumahan yang bergulir sejak 2007 silam.

Tuntutan tersebut dibacakan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hasbi Saleh dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Rabu tanggal 6/1/2015 silam menjelang sore.

Para terdakwa tersebut dijatuhi hukuman selama dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan, sebagaimana yang diucapkan oleh JPU dihadapan Majelis Hakim.

Namun dalam perjalanan kasus tersebut hingga berita ini diturunkan, berdasarkan investigasi team LSM Lidik DPC Pare-Pare,menemukan bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim,para terdakwa tersebut divonis bebas karena adanya aturan yang memberatkan terdakwa yakni PP No.24 Tahun 2004 yang sudah dianulir menjadi PP 37 Tahun 2005 yang mengatur tentang kedudukan keprotokoleran dan keuangan anggota serta pimpinan DPRD.

Ketua DPC LSM Lidik Pare-Pare, Syarifuddin “Udhin” kepada SuaraLidik.com menjelaskan bahwasanya perjalanan Kasus Tunjangan Perumahan tersebut tidak berhenti hanya pada Putusan Pengadilan Tinggi,dimana Jaksa telah melakukan Kasasi ke tingkat Peradilan yang lebih tinggi.

Investigasi yang dilakukan LSM Lidik Pare-Pare bahkan telah mendengar serta berbincang langsung dengan sumber terpercaya jika Putusan Kasasi tersebut telah turun atau sudah ada,namun masih di kantongi oleh pembesar yang ada di Pare-Pare.

“Dengan adanya kicauan ini, bisa memberi spirit Instansi/Lembaga Terkait untuk menjalankan fungsinya” ungkap Ismail Waru (Devisi Investigasi LSM LIDIK Parepare),Senin siang disalah satu Warkop.

Syarifuddin”Udhin” lanjut menambahkan agar dengan adanya putusan Kasasi MA tersebut tidak dijadikan alat politik oleh beberapa pihak pihak terkait yang ingin bermain didalamnya.

Penulis: Acha Doels

Editor : Andi Awal/SuaraLidik