Hanya Sengsarakan Rakyat, Pemerintah Pusat Diminta Tak Perpanjang Izin PT JRBM

oleh -
Foto Berita.Sidang PT.JRBM
Foto : Suasana Sidang PT.JRBM

KOTAMOBAGU, Suaralidik.com –Pemerintah pusat diminta tidak lagi memperpanjang ijin PT.JRBM yang bergerak dibidang Pertambangan Berbatuan Emas.

Perusahaan ini ditengara kuat hanya menyengsarakan Rakyat kecil. Indikasi itu terungkap pada Sidang gugatan atas sengketa tanah antara masyarakat pemilik lahan sebagai penggugat dan perusahaan PT.JRBM sebagai pihak tergugat digelar hari ini Rabu (22/01/20), dipengadilan negeri kotamobagu.

Sementara pihak penggugat dihadiri oleh Budy Damopolii SE, dan PT JRBM sebagai pihak yang tergugat dihadiri oleh lowyer yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan itu sendiri.

Sidang perdana ini dipimpin langsung  oleh 3 Majelis hakim Diantaranya, hakim ketua andri sufari SH, Hakim anggota 1 imanuel c romel sanes SH, dan hakim anggota 2  ibu noula M.M Pangemanan, SH M.Hum.

Dalam sidang yang dimimpin oleh tiga majelis hakim tersebut menyampaikan kepada prinsipal, baik  pihak penggugat maupun pihak tergugat untuk dilakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang bersengketa selama 3 bulan.

” Sebelum masuk pada sidang  pokok perkara Atas Kasus saat ini, pengadilan melakukan mediasi dan kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat sama sama menyetujui dilakukan mediasi,”

Sementara itu Budy Damopolii selaku penggugat ketika di Wawancarai Wartawan mengatakan, Bahwa sidang Hari ini masih dilakukan mediasi antara saya selaku penggugat dan PT.JRBM sebagai tergugat.

”  Hari ini masih mediasi yang pertama Dan di jadwalkan kembali pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020,” Jawab Budi merespon pertanyaan Wartawan usai Sidang.

Disinggung Harapan penggugat atas langkah mediasi ini seperti apa? Dirinya mengatakan, Ya, Kami selaku penggugat berharap dalam mediasi ini bisa melahirkan sebuah jawaban, agar lahan pertanian yang sudah di duduki oleh PT.JRBM tersebut, dapat di selesaikan sebagaimana mestinya.

Terpisah Ketua Lembaga Pemantau pemerintah Bolaang Mongondow (LP2BM ) Ali Imaran Aduka, ketika diminta menanggapi persoalan ini menyampaikan, langkah hukum yang diambil masyarakat mengajukan gugatan kepada Pihak PT.JRBM di pengadilan sangat tepat, agar ini menjadi Warning kepada perusahaan, walaupun mereka sudah mengantongi ijin, namun tidak juga semena-mena menduduki lahan milik warga tanpa penyelesaian yang clear.

” Jangan Semena mena menduduki lahan milik warga, sebab Sebelum PT.JRBM melakukan eksploitasi, seharusnya sudah menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban yaitu, kompensasi,” Ucapnya.

Lebih jauh kata ali Aduka , Selaku lembaga dirinya tentu akan melihat persoalan ini dengan baik, sebab nyatanya masih ada hal hal yang menjadi kewajiban perusahan yang belum tuntas hingga munculnya gugatan warga yang masuk di pengadilan.

” Ini Sebuah Pintuk Masuk Bagi Warga Yang lain, jika kemudian ‘semisal’ masih ada warga pemilik lahan yang belum menerima kompensasi atas lahan mereka yang sudah di duduki oleh perusahan, sehingga  bisa menempuh jalur hukum yakni digugat di pengadilan,’ Kata Ali Aduka.

Tambah Aduka, Meminta Pemerintah untuk tidak memperpanjang ijin Perusahan PT.JRBM tersebut.Pungkas Ketua LP2BM Ali Imran Aduka.

Data yang berhasil dirangkum wartawan, proses mediasi  dipimpin oleh hakim Dewantoro, SH. MH, sebagai mediator yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa.(***Agus)

HUT Kabupaten Pinrang Ke-60