Harianto Syam (Ketua DPC. LSM Lidik Bulukumba) : Mari Kita Waspadai Paraktek Demokrasi Liberal Dalam Pelaksanaan Pemilukada

oleh

Pilkada sebagai praktek demokrasi liberal, juga menghasilkan otoda dalam budaya politik federalisme, dilaksanakan dengan biaya amat mahal ditambah lagi social cost juga mahal, dilengkapi dengan konflik horisontal sampai anarkisme. Pilkada dengan praktek demokrasi liberal, menghasilkan budaya demokrasi semu  (demokrasi palsu). Bagaimana tidak semu jika peserta pilkada tiga sampai lima paket calon terpilih dengan jumlah suara sekitar 40%, 35%, 25%. Biasanya, yang terbanyak 40% ini dianggap terpilih sebagai mayoritas. Padahal norma mayoritas di dunia umumnya dengan jumlah 51%. Sebaliknya, bila diadakan putaran kedua, akan sangat mahal. Inilah demokrasi liberal yang lebih liberal dari yang berlaku di negara asalnya.

 

Biaya Pemilu mulai KPU menunjukan peningkatan luar biasa yang mencapai trilliunan rupiah demikian juga biaya KPUD. bila diperlukan putaran kedua dapat dirasakan bagaimana beban negara.  Demikian juga untuk Pemilu, Pilkada Kabupaten Kota, sementara social cost tidak dapat diduga dan diperkirakan, sementara hasil demokrasinya masih dianggap sebagai produk demokrasi semu.