Hasil final Press Relesed Refleksi Akhir Tahun 2016 MPN Pemuda Pancasila.

oleh

Refleksi Akhir Tahun
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila

Bahwa cita-cita dan tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana yang diamanatkan dalam mukadimah UUD 1945 alinea ke 4 (empat) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Bahwa untuk mencapai tujuan kemerdekaan dibutuhkan daya upaya yang utuh dari seluruh elemen masyarakat diseluruh pelosok tanah air.

Bahwa rangkain sejarah yang diperjuangkan dan diletakkan oleh para pejuang pendiri bangsa dan negara, dari sejak 1908, 1928 dan 1945 sesungguhnya bukanlah hanya ikhtiar dan tekad, tetapi juga rachmat yang dikaruniakan oleh Tuhan YME bagi kehidupan ke Indonesiaan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dengan melihat perkembangan dan dinamika politik di tahun 2016, kami mencermati sudah terjadinya saling adu kekuatan sesama anak bangsa jelang pilkada serentak dengan kembali mencuatkan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang tidak mencerminkan sikap negara yang santun dan penuh etika yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika.

Gejala menguatnya perbedaan dengan mengedepankan isu SARA menjadikan bangsa kita seperti dalam sebuah ancaman perpecahan yang sangat mengkhawatirkan. Jika ini diteruskan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan yang berbasis primordial dan sektarian, maka mungkin apa yang dikhawatirkan terjadi seperti di negara-negara timur tengah akan juga terjadi di Indonesia.

Pada sisi lain situasi serta dinamika yang berkembang didalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama hampir 7 (tujuh) dasawarsa diperlukan gerakan kebangsaan yang berbasis budaya Indonesia guna melakukan evaluasi kembali pelaksanaan cita-cita para pendiri bangsa.

Kita tidak ingin memutar jarum jam ke belakang, biarlah jarum jam bergerak tetap ke depan sesuai dengan tuntutan sejarah dan dinamika yang berkembang, namun Ormas Pemuda Pancasila harus tetap kritis dan konsisten dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa sebagai “ROH” perjuangan seperti yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 18 Agustus 1945. Dengan kata lain bahwa perjuangan kita menggunakan “paradigma” Pembukaan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 sebagai landasan perjuangan.

Berdasarkan argumentasi diatas, berikut refleksi Ormas Pemuda Pancasila :

1. Bidang Ideologi, Konstitusi Negara dan Politik·

Semakin menguatnya isu-isu sektarian yang mengedepankan kedaerahan dan agama menjadikan bangsa kita berada dalam ancaman perpecahan. Isu-isu tersebut diakibatkan oleh ideologi Pancasila yang terdegradasi dan konstitusi yang cenderung liberal akibat amandemen terhadap UUD 1945.

Ormas Pemuda Pancasila sejak ditetapkannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh MPR RI tahun 1999-2002 telah bersikap tegas, yaitu menolak amandemen UUD 1945 (1999-2002), karena menurut Ormas Pemuda Pancasila isi amandemen UUD 1945 atau batang tubuh amandemen UUD 1945 tidak sesuai dengan ideologi Pancasila (naskah asli) dan Mukadimah UUD 1945. Bahkan implementasi Amandemen tersebut sudah menghilangkan hakekat dari Sila ke 4 Pancasila sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari suku-suku/kerajaan/kelompok-kelompok adat dan ormas-ormasnya yang perlu diwakili.

Apa yang dikhawatirkan Ormas Pemuda Pancasila terjadi sekarang ini, dimana setiap pihak merasa berhak menafsirkan dan menjabarkan Konstitusi Negara yang berakibat pada carut marutnya Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar, apalagi Amandemen UUD 1945 tidak sesuai dengan Mukadimah UUD 1945, karena menurut ilmu hukum dimana hukum itu adalah aturan yang dibuat agar terjadi dan terwujudnya keamanan, kenyamanan, keadilan, dan kepastian hukum. Hal ini mempertegas terjadinya konflik-konglik SARA dalam Pilkada-Pilkada, Pemilu Legislatif dan bahkan dalam Pilpres. Penentuan arah berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terlihat ditentukan oleh Partai-partai Politik di DPR melalui Fraksi-fraksi, bukan suara rakyat melalui pimpinan dan tokoh-tokohnya.

Carut marutnya peraturan perundang-undangan yang cenderung liberalistik membuat negara kita mudah disusupi tidak saja oleh pengaruh-pengaruh asing melalui “proxy”nya, faham radikalisme agama, dan faham komunisme yang bahkan telah berani bersuara dan menampilkan dirinya. Itu semua membuat ekonomi, politik, kebudayaan, bahkan nasionalisme dan patriotisme bangsa jadi tidak terarah.

Yang lebih parah lagi negara kita juga telah disusupi oleh pekerja-pekerja asing yang masuk dengan leluasa di seluruh wilayah tanah air disaat banyak warga negara Indonesia yang belum mempunyai pekerjaan, bahkan menjadikan banyak warganegara Indonesia yang kehilangan pekerjaan.

Oleh karenanya, Ormas Pemuda Pancasila kembali menegaskan sikapnya dan menyerukan kepada Pemerintah serta MPR RI untuk kembali kepada kemurnian konstitusi dan ideologi yang telah ditetapkan dan harus dipertahanan dengan perjuangan jiwa dan raga oleh para pejuang bangsa, yaitu Pancasila sebagaimana tertuang dalam mukadimah UUD 1945 beserta batang tubuh UUD 1945 dan penjelasannya yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, serta melaksanakannya secara murni dan konsekuen.
2. Bidang Ekonomi

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan di bidang Ekonomi yang menjadi semakin liberal dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi yang menekankan pembangunan ekonomi untuk mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, bukan kemakmuran orang perorang. Liberalisasi ekonomi memberi peluang kemakmuran perorangan.

Liberalisasi ekonomi mengakibatkan kesenjangan yang semakin melebar, 5 (lima) persen penduduk menguasai perekonomian Indonesia, sedangkan angka pengangguran semakin meningkat. Kondisi ini bila tidak diperhatikan dapat menjadi penyebab perpecahan serta menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya rasa ketidak adilan yang memicu konflik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ormas Pemuda Pancasila berpendapat bahwa perekonomian Indonesia harus berdasar Pancasila dan UUD 1945 asli dan secara tegas menyebutkan dalam Sila ke lima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” serta pada Pasal 33 UUD 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; serta Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tidak dapat dipungkiri adanya kesenjangan pemodal besar dan kecil yang terlihat dengan kasat mata dalam pengadaan lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang sangat menyolok, antara petani asli dengan pemodal besar.

Bagi Ormas Pemuda Pancasila, perekonomian Indonesia yang sesuai dengan konstitusi yang asli, yang dijiwai semangat gotong royong mampu menghadapi persaingan global yang sangat kapitalis dan individualis.
3. Bidang Sosial Budaya

Kemajuan teknologi informasi memberi pengaruh luar biasa bagi bangsa Indonesia, terutama generasi mudanya. Hubungan dan komunikasi sosial di kota-kota besar semakin memudar akibat perkembangan alat komunikasi, disisi lain melalui kemajuan teknologi informasi, faham-faham yang tidak sesuai dengan Pancasila, dari faham radikal hingga pragmatisme, termasuk konsumerisme membanjiri benak masyarakat.

Akibatnya muncul generasi yang teralienasi dengan masyarakat bangsanya, yang lebih akrab dengan budaya global daripada budayanya sendiri.

Menyikapi hal tersebut, Ormas Pemuda Pancasila mengajak seluruh komponen bangsa, terutama generasi muda untuk kembali ke jatidiri bangsa yang luhur sesuai dengan karakter budaya bangsa.

Ormas Pemuda Pancasila juga mendesak Pemerintah cq Kementerian Pendidikan untuk memperkokoh budaya bangsa Indonesia yang dijiwai semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah mufakat, yang sesuai dengan sila ke empat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” melalui kurikulum di sekolah maupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berdasarkan sejarah, adat istiadat, dan etika yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia.
4. Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Ormas Pemuda Pancasila sangat prihatin dengan meningkatnya pelanggaran wilayah dan rentannya masyarakat terhadap konflik horizontal.

Politik adu domba (devide et impera) dan “proxy war” semakin kira rasakan, dan telah mengganggu persatuan dan integrasi nasional.

Ormas Pemuda Pancasila mendukung sepenuhnya dan tanpa reserve serta siap menjadi garda terdepan dalam mensukseskan kegiatan Bela Negara dan mewujudkan kader-kader bela negara sesuai profesi masing-masing dalam menyatukan pola pikir dan pola tindak.

Ormas Pemuda Pancasila juga mendukung keinginan TNI untuk meningkatkan kemampuan alutsista dan profesionalitas TNI agar mampu menjaga kedaulatan NKRI dan pertahanan di daerah-daerah perbatasan, disisi lain juga perlu peningkatan kemampuan intelijen.

Untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana digariskan Mukadimah UUD 1945 Ormas Pemuda Pancasila berpendapat diperlukan dukungan yang optimal bagi pertahanan dan keamanan nasional.
5. Bidang Hukum dan HAM
Menurut ilmu hukum dimana hukum itu adalah aturan yang dibuat agar terjadi dan terwujudnya keamanan, kenyamanan, keadilan, dan kepastian hukum.
Perkembangan Hukum dan HAM di tanah air masih belum sesuai dengan harapan kita. Masih banyak pandangan masyarakat bahwa hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Keinginan menjadikan hukum sebagai panglima belum dapat terwujud karena peraturan perundang-undangan yang belum menjamin terwujudnya keamanan, kenyamanan, keadilan, dan kepastian hukum yang dapat menyelesaikan masalah-masalah bangsa kita.

Ormas Pemuda Pancasila mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera merumuskan sistem pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada terwujudnya fungsi hukum social engineering dengan melakukan tata kelembagaan dan sistem regulasi yang utuh dan menyeluruh.

Ormas Pemuda Pancasila mendesak kepada seluruh penegak hukum agar konsisten dalam melakukan penegakan hukum sesuai dengan sistem dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa diskriminatif.

Agar hukum tidak mudah ter-intervensi oleh kekuasaan maupun kekuatan modal, Ormas Pemuda Pancasila mendesak kepada pemerintah untuk memprioritaskan peningkangakatan kesejahteraan aparat penegak hukum dan segera melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana intitusi penegak hukum di Indonesia.

Demikian refleksi akhir tahun ini kami sampaikan, sebagai bagian dari akhir refleksi akhir tahun Ormas Pemuda Pancasila terhadap perjalanan dan dinamika kebangsaan pada tahun 2016.

Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila
Jakarta, …… Desember 2016