HMI Cabang Bulukumba Gelar Aksi Demonstrasi Di Tengah Guyuran Hujan
Bulukumba, Suara Lidik- Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bulukumba gelar aksi demonstrasi mendesak pihak kejaksaan dan kepolisian untuk segera menuntaskan beberapa kasus korupsi yang ada di Kabupaten Bulukumba, Kamis (09/03/2017).
Aksi demonstrasi puluhan kader HMI Cabang Bulukumba yang dilakukan ditengah guyuran hujan sempat menyandera mobil tangki milik pertamina yang kebetulan melintas ditengah-tengah aksi tersebut.
Adi Tompel selaku koordinator aksi, dalam orasinya menegaskan bahwa polisi dan kejaksaan harus serius menangani beberapa kasus korupsi yang ada di Kabupaten Bulukumba, salah satunya yang terjadi di institusi Kampus Akademi Keperawatan (Akper) Bulukumba. Adi juga mendesak agar pelaku korup yang telah ditetapkan sebagai tersangka agar segera ditangkap. Demikian pula dengan kasus TIK, yang tersangkanya sudah diketahui pihak kejaksaan dan kepolisian.
Selain mendesak kasus korupsi dituntaskan, puluhan kader HMI Cabang Bulukumba juga meminta kepolisan agar segera menindak dan menutup tempat hiburan karaoke yang dianggap tidak memiliki surat izin usaha dan tidak memberikan kontribusi buat daerah.
Ketua HMI Cabang Bulukumba, Rakhmat Fajar, menguraikan bahwa aksi demonstrasi yang digelar oleh pihaknya merupakan bentuk kontrol HMI terhadap persoalan sosial dan tata laksana tugas yang dilakukan instansi pemerintahan, instansi hukum dan instansi lainnya. Menurutnya, selain meminta pihak kepolisan dan kejaksaan untuk segera mengusut kasus korupsi yang ada di Kabupaten Bulukumba, baik itu kasus Akper dan kasus TIK. Pihaknya, juga meminta Badang Perizinan dan Penanaman Modal, agar tarasparan dalam mengelola informasi, sesuai yang diatur dalam UU no. 14 tahun 2008.
Rakhmat Fajar juga mengatakan bahwa saat pihaknya telah menyurati kantor Badang Perizinan dan Penanaman Modal untuk melihat data jumlah pengusaha karaoke yang memiliki izin usaha, namun pihak Bidan Perizinan dan Penanaman Modal enggang untuk memberikan datanya.
Perizinan itu lucu, kita minta datanya tidak dikasi, padahal kita sudah bersurat dan mengikuti prosedur. Jadi wajar kalau kita curigai, ada oknum perizinan yang bermain. Kami meminta agar Bapak Bupati harus memerintahkan inpektorat untuk melakukan audit,” tegasnya.
*Tim Suara Lidik Blk*