HMI Gelar Bincang Politik : 2019 Tahun Politik, HMI Mengawal Demokrasi

oleh
HMI
HMI cabang Makassar

HMI Gelar Bincang Politik : 2019 Tahun Politik, HMI Mengawal Demokrasi

Makassar, suaralidik.com – Kegiatan bincang politik yang dilaksanakan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar di Kafe CCR Jalan Toddopuli Raya Kota Makassar dihadiri beberapa Tokoh.(Jum’at/7/9/2018)

Kegiatan yang berlangsung pada jum’at lalu itu, mengangkat tema “Mari Wujudkan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 Yang Damai dan Bermartabat” dihadiri puluhan peserta baik yang tergabung dalam pengurus HMI Makassar maupun beberapa aktivis lainnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber, Laode Arumahi Ketua Bawaslu Sulsel, Mansyur Asri dari KNPI Makassar, dan La Nyalla Suarno Pengurus Badko HMI Sulsel.

Ucapan terimah atas terselenggaranya kegiatan bincang politik dalam menghadapi Pilpres 2019 di Indonesia di Kafe CCR Toddopuli Makassar ini, tutur Mahmud Al Katiri selaku ketua panitia dalam bincang politik ini.

HMI akan mengawal proses demokrasi tahun 2019 dalam nuansa politik pemilu legislatif dan pemilu presiden dengan harapan pihak penyelenggara dapat bekerjasama dengan HMI untuk bersama sama mengawal proses demokrasi ini dengan baik, ungkap Yusuf K Mariajeng Ketua HMI Cabang Kota Makassar saat memberikan sambutannya.

Sementara Laode Arumai Ketua Bawaslu Sulsel mengungkapkan dalam bincang politik itu, bahwa demokrasi sudah menjadi sistem di Indonesia yaitu sistem demokrasi pancasila yang diatur dalam pancasila dan konstitusi UUD dimana kedaulatan ada ditangan rakyat yang dilaksanakan dalam pemilu.

Laode juga dalam kesempatan itu menyampaikan Bawaslu Sulsel sementara melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI untuk berkonsultasi tentang adanya pengajuan dari HMI sebagai lembaga pemantau demokrasi dan juga menjelaskan tentang aturan UU dari bawaslu terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bawaslu dalam pemilu.

Pengurus KNPI Kota Makassar dalam kesempatannya juga mengungkapkan bahwa peran pemuda serta HMI dalam proses demokrasi harus ikut serta dalam mengawal seluruh proses demokrasi sehingga proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. (***Rey)