banner 728x250

banner 728x250

Ihwan Beberkan Salah Satu Hasil Temuannya di Desa Aska Sinjai Selatan

  • Bagikan
temuan BPD di desa aska
Ketua Asosiasi BPD kabupaten Sinjai, Ihwan A Usman

Sinjai, suaralidik.com – Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sinjai Ihwan A. Usman, membeberkan salah satu temuannya di desa Aska kecamatan Sinjai Selatan, Sabtu (14/3/2020).

Paska Rapat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2019 di Desa Aska Kamis (12/3) kemarin, Kepala desa Aska Arifuddin banyak menuai sorotan dari berbagai elemen.

banner 728x250

Pasalnya, Arifuddin meninggalkan ruang rapat LKPPD tanpa memberikan keterangan kepada peserta rapat.

Tindakan Arifuddin sebagai kepala desa masih berpolemik hingga kabar Ia tidak transparansi dalam menyelenggarakan pemerintah desa.

Seperti yang diungkapkan Ihwan A. Usman, Dirinya sangat kecewa dengan tindakan kepala desa waktu menghadiri rapat penyampaian LKPPD itu.

Ia ingin menyampaikan banyak hal kepada kepala desa Aska dalam rapat LKPPD terkait dengan penyelenggaraan pembangunan. Salah satunya adalah hasil pembangunan lapangan futsal yang tidak maksimal.

“iya, salah satu yang ingin saya tanyakan adalah tentang hasil pekerjaan pembangunan lapangan futsal tersebut, namun kepala Desanya malah pergi meninggalkan ruang rapat tanpa keterangan,”ungkap Ihwan.

Hasil Pekerjaan Pembangunan Lapangan Futsal Dipertanyakan

Hasil pekerjaan pembangunan lapangan futsal seluar 20×30 meter banyak menimbulkan pertanyaan. Selain kualitas pekerjaan yang tidak sesuai RAB, Ketua Asosiasi BPD juga mempertanyakan soal upah tenaga kerja yang digunakan.

Lapangan futsal itu menyerap anggaran Rp 153.132.490- dan realisasinya Rp 153.103.000-, sementara dalam LPJ kepala desa Aska upah tenaga kerjanya capai Rp 33,9 juta namun yang terbayarkan dari kepala desa kepada pekerja hanya Rp 17 juta.

“RAB ketebalan lantai 10cm namun hasilnya sangatlah tipis dan mudah terkelupas serta pecah pecah. dan anggarannya Rp 153.132.490,- dan realisasinya Rp 153.103.000,- serta dilaporan Pertanggung Jawaban (LPJ) upah tenaga kerjanya Rp 33,9 juta, namun yang terbayarkan dari kepala Desa hanya Rp 17 juta kok bisa,” bebernya.

Menurut Ihwan, seharusnya menjadi silfa dan hanya desa Aska yang tidak mempunyai silfa.

“Perlu diketahui bahwa pembayaran upah tenaga kerja yang tidak dibayar secara maksimal, sementara dalam LPJ disebutkan 100% . Itu dikemanakan, karena itu seharusnya menjadi silfa, bahkan hari ini hanya sesa Aska saja yang tidak mempunyai silfa sedangkan desa lainnya yang sudah Kami cek HOKnya disilfakan” imbuhnya.

Ihwan pada dasarnya ingin menyandingkan juga antara hasil temuannya dengan LPJ kepala desa Aska yang banyak menimbulkan pertanyaan itu.

Namun sangat disayangkan karena momen rapat penyampaian LKPPD di desa Aska bahkan ditinggal pergi oleh kepala desanya. (*BASRI)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *