Indonesia Tidak Akui Dua Kewarganegaraan

oleh
Arcandra Tahar yang dituding berkewarganegaraan ganda, kini diberhentikan oleh Jokowi sebagai Menteri ESDM-SUARALIDIK.com
Menteri ESDM,Arcandra Tahar (kanan) yang dituding berWN ganda- SUARALIDIK.com
Menteri ESDM,Arcandra Tahar (kanan) yang dituding berWN ganda- SUARALIDIK.com

SUARALIDIK.com,JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru mendesak pemerintah mendesak pemerintah harus segera melakukan pengecekan data yang lebih transparan dan jelas atas status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menduga, Archandra Tahar memiliki dua status kewarganegaraan. Selain Indonesia, Achandra juga diduga berstatus sebagai Warga Negara Amerika Serikat.

“Hal ini biar cetho (jelas) di masyarakat akan status kewarganegaraan Menteri ESDM,” kata Falah di Jakarta, Minggu (14/08) malam.

Menurut Falah, dalam UU sudah jelas aturan seseorang menjadi pejabat publik apalagi setingkat menteri harus WNI. Kalau benar berkewarganegaraan ganda, sambung Falah, tentulah patut dipertanyakan akan integritas beliau.

“ESDM adalah salah satu kunci strategis negara kita, apalagi banyak hal terkait didalamnya termasuk Freeport,” ujarnya.

Sementara itu,mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Hendropriyono dalam salah satu talkshow di televisi swasta,Minggu petang menyatakan tidak ada masalah jika Arcandra Tahar memiliki dua kewarganegaraan

” Boleh-boleh saja ada dua kewarganegaraan,apa salahnya??? tinggal ditanya mau pilih yang mana. kewarganegaraannya? ” ucap Hendropriyono.

Menanggapi pernyataan Hendropriyono tersebut, Anggota Komisi I DPR RI,Effendi Simbolon menyatakan apa yang dilontarkan Hendropriyono adalah salah besar dan kapasitasnya kini bukan lagi pejabat publik

” pak Hendropriyono ini asal ngomong saja, kapasitasnya sebagai apa? yang mesti bicara saat ini adalah Presiden,Joko Widodo” tegas Effendi

Effendi mengatakan selama ini pemerintah berkoar -koar untuk selalu bicara jujur, dan kenapa Presiden sendiri tidak dapat membuktikan ucapannya tersebut.

” Sudah jelas dalam aturan UU kewarganegaraan bahwa di Republik ini tidak menganut adanya dua kewarganegaraan” imbuhnya

EDITOR: Andi Awal/SuaraLidik
Diolah dari berbagai sumber