Kolaka, suaralidik.com – Salah satu petani bernama Kamiseng (64) warga asal Simbalai kecamatan Loea kabupaten Kolaka Timur terus berupaya mencari keadilan atas dirinya sebagai korban pengeroyokan dan penganiayaan yang kemudian ditahan polisi tanpa alasan yang jelas.
Baca Juga: Kepada LIDIK PRO, Kamiseng Mengaku Dipenjarakan Polsek Rate-rate Kolaka Kendari Tanpa Sebab
Didampingi ketua LIDIK PRO DPD Kolaka Abdul asis dan Ketua Investigasi Lidik Pro Indonesia Hariyanto syam, Senin (30/07/2018), Kamiseng kembali menuturkan kisah miris yang dialami di negerinya sendiri.
Bagaimana tidak, Kamiseng selaku korban hingga saat ini belum tahu alasan penahanannya selama 4 bulan di dalam sel tahanan polsek rate-rete.
“kenapa saya sebagai petani orang kecil dengan mudahnya ditahan hanya karena dilaporkan pengancaman dan mendekam selama 4 bulan lebih dalam sel tahanam polsek dan kejaksaan, anehnya lagi pak itu laporan tidak jelas karena saya tidak tahu siapa yang saya ancam” Cerita kamiseng.
Parahnya lagi, Laporan Polisi dengan nomor Lp/37/iv/sultra/res kolaka yang diajukan Kamiseng selaku korban pengroyokan dan penganiayaan oleh Sudi Cs tidak digubris sama sekali oleh penyidik kepolisan dan bahkan pelaku masih berkeliaran bebas diluar.
Lanjut Kamiseng “waktu itu saya mempertanyakan tentang laporan yang dia laporkan pada polres kolaka yang tidak mendapat tanggapan serius dari pihak penyidik bukti lp dengan nomor lp/37/iv/sultra/res kolaka tertanggal 09 april 2018 pukul 17.15 wita kamiseng yang mengalami penganiayaan dan pengeroyokan oleh Sudi ces yang sampai saat ini masih bebas berkeliaraan” lanjut Kamiseng.
Kamiseng terus bercerita, seolah-olah sedang bertanya secara terus menerus apa yang sedang terjadi dengan hukum di negeri ini.
“,,, heranka pak kenapa saya pak yang hanya dilapor pengancaman sementara itu saya sendiri tidak tahu siapa yang saya ancam itu dan siapa yang melaporkan saya ke Polisi, kenapa Polisi dari Polsek rate-rater tiba-tiba saja datang dan menahan saya selama kurang lebih 10 hari. setelah itu lalu kami langsung dibawah lagi ke rutan Kolaka sebagai tahanan kejaksaan. Selama saya di dalam tahanam, laham yang saya kelolah justru dirusak dan diteraktor oleh kelompok Jupe csnya, Setelah kami keluar dari tahanan saya mengalami penganiayaan dan pengeroyokan saat mengelolah sawah milik Haji hardin itu yang terletak di desa Iwoikondo kecamatan loea kabupaten koltim” Panjang lebar Kamiseng.
Hukum yang aneh terjadi dalam negeri ini dan inilah yang menjadi dasar Kamiseng sebagai pertani mempertayakan laporan kepolisiannya yang tidak mendapat respon sama sekali.
Bertempat di Sekretariat Lidik Pro DPDP Kolaka, Kamiseng mengaduhkan nasibnya ke personil Lidik Pro dan diterima langsung Ketua Lidik Pro DPD kolaka yang disaksikan Ketua Investigasi Lidik Pro se-Indonesia yakni Harianto Syam.
Dari hasil cerita dan pengakuan Kamiseng, Lidik Pro menilai kalau ketidakadilan sedang terjadi di wilayah hukum Kolaka.
Di depan Kamiseng selaku korban, Harianto syam menyampaikan dan mempertegas bahwa aduan kamiseng ke lidik pro akan ditindaklanjuti berdasarkan UU RI No 25 tahun 2009, misalnya pegawai negri sipil diatur dalam undang undang no 8 tahun 1974 tentang pokok2 kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang2 no 43 tahun 1999 tentang perubahan undang-undang No 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian atau anggota kepolisian diatur dalan undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia diberlakukan peraturan koorporasi yang bersangkutan sesuai pasal 48 ayat 1 ( penerapan prinsip indenpenden non diskriminasi dan tidak memihak untuk mencegah terjadinya keperpihakan dalam menyelesaikan materi adua karena pihak teradu dan penyelenggara yang menyelesaikan aduan instansi lembaga yang sama) ayat 8 ( dalam peraturan presiden ini diatur kewajiban penyelenggara membayar ganti rugi yang baru dapat dibayarkan oleh pimpinan penyelenggara setelah nilai kerugian dimaksud dapat dibujakan besarannya oleh pengadu dan diterima oleh penyelenggaara dengan dibayarkannya ganti rugi aduan dinyatakan selesai tercantum pada no 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik indonesia. (***DRWS/BCHT)
