Ini Komitmen Kapolres Bantaeng Terkait Kasus Perzinahan Oknum Polisi AS

oleh -
Kapolres Bantaeng , AKBP Wawan Sumantri
Dok- Pertemuan Kapolres Bantaeng,AKBP Wawan Sumantri dengan keluarga korban di pantai marina kab.Bantaeng, Senin (27/1)

Bantaeng,suaralidik.com – Kasus dugaan perzinaan yang terjadi antara oknum polisi dan seorang ibu rumah tangga di Bantaeng sedang dalam proses hukum.

Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Bantaeng AKBP Wawan Sumantri saat menemui warga keluarga korban yang berkumpul di Pantai marina, Senin (27/1) sekitar pukul 20:00 wita.

Baca Juga : Diduga Kuat Oknum Polisi AS di Bantaeng Selingkuhi Istri Orang

Di hadapan puluhan warga Pajukukang, AKBP Wawan Sumantri Wawan Sumantri dengan tegas menyatakan akan memberikan hukuman terberat bagi oknum Anggota Polri yang diduga melakukan perzinahan bersama seorang Ibu Rumah Tangga.

Selain itu, dirinya pun menerima tuntutan keluarga Korban (SA) dengan memproses kasus pidananya dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

“Mohon Bapak-bapak semua mempercayakan kepada Kami untuk melakukan proses hukums sesuai dengan peraturan yang berlaku, kata Wawan.

Lebih lanjut dikatakannya jika dirinya tidak akan memberikan kebijakan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran.

” perlu bapak ketahui bahwa saya tidak akan memberikan kebijakan terhadap anggota saya yang melakukan pelanggaran dan saat ini saya pun sudah menahannya dan istrinya pun tidak di izinkan untuk menemuinya,” lanjutnya.

Dalam pertemuan itu, Kapolres Bantaeng juga menyebutkan oknum polisi AS sudah dalam proses pidananya.

“Kami pun sudah melakukan proses terhadap pelanggaran kode etik polri yang tentunya akan berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat”. Ucap Kapolres Bantaeng

Bahkan dalam momen pertemuan keluarga besar korban yang juga dihadiri beberapa aktivis, Wawan menyebutkan jika dirinya akan mengeluarkan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

“Sambil berjalan proses pidananya, Kami berkomitmen untuk memproses pelanggaran kode etiknya dan Kami akan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan PTDH sebagai sangsi terberat bagi oknum polisi yang telah mencoreng nama baik Institusi kepolisian”.

Baca Juga : Suami JU Ancam Tutup Polsek Pajukukang Bantaeng

Sekretaris DPD BAIN HAM RI Bantaeng, Rusdi yang juga hadir mendampingi korban mengapresiasi pernyataan Kapolres Bantaeng dan berjanji akan mengawal kasus itu hingga tuntas.

” Saya apresiasi pernyataan Kapolres Bantaeng yang dengan tegas menyatakan akan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan PTDH sebagai hukuman terberat bagi Bripka AS yang telah mencoreng nama baik Institusi Polri, yang intinya saya garis bawahi bahwa terbukti atau pun tidak di persidangan pidana terkait Perzinahannya, Bripka AS tetap akan dilakukan pemecatan karena sudah memasuki area privat orang lain yang tidak seharusnya berada disana”. Ucap Rusdi

Sementara Rizal Efendi Jaya dari LSM Lidik Pro dengan tegas meminta Kapolres Bantaeng untuk membuktikan ucapannya terkait pemberian sanksi terberat bagi Bripka AS

” Saya minta bapak bisa membuktikan apa yang bapak ucapkan terkait pemberian hukuman terberat bagi Bripka AS terkait Pelanggaran Kode Etiknya, dan kalau nantinya tidak terjadi pemecatan, maka kami bersama keluarga Korban akan melakukan pergerakan untuk memberikan hukuman adat terhadap Bripka AS dan JU, Kalau perlu diberi hukuman Mati sesuai tuntutan Korban,” Ucap Rizal . (***RSD)

HUT Kabupaten Pinrang Ke-60