Inilah Jawaban Bupati Bulukumba Atas Pandangan Umum Seluruh Fraksi Dalam Rapat Paripurna

oleh
Rapat Paripurna
Foto : Suasana rapat paripurna di kantor DPRD Bulukumba, Rabu (19/04/2017)

Bulukumba Suara Lidik – Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Bulukumba terhadap pandangan umum seluruh Fraksi di Kantor DPRD Bulukumba, Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu, Rabu (19/04/2017) telah dilaksanakan.

Rapat Paripurna
Foto : Suasana rapat paripurna di kantor DPRD Bulukumba, Rabu (19/04/2017)

Berdasarkan pantauan wartawan suara lidik rapat paripurna selain Bupati Bulukumba dan wakil Bupati Bulukumba, juga dihadiri beberapa unsur muspida yaitu Danramil 1411-07 Kapten inf Abd Jaffar yang mewakili Dandim Bulukumba. Dalam rapat tersebut dipimping langsung oleh Ketua DPRD Bulukumba A. Hamzah Pangki, Wakil Ketua I DPRD Syamsir Paro, dan Wakil Ketua II Murniati Making, serta 30 orang anggota DPRD dari masing-masing fraksi.

Jawaban Bupati Bulukumba terhadap pandangan umum fraksi golkar yang dihimpun tim suara lidik yakni yang mempengaruhi realisasi pendapatan tahun 2016 adalah tidak maksimalnya penerimaan pada sektor PAD sebesar 89,90 persen, dana perimbangan sebesar 87,37 % dan lain – lain. Pendapatan daerah yang sah sebesar 109,59 persen, dari komponen tersebut yang sangat mempengaruhi adalah pada sektor dana perimbangan, hal ini disebabkan belum sesuainya target penyerapan dana sesuai mekanisme.

Selanjutnya terkait realisasi capaian belanja pada urusan wajib bidang pendidikan sebesar 87,30 % dipengaruhi rendahnya realisasi program pendidikan menengah pada giat pelaksanaan pendidikan gratis, sedangkan realisasi urusan wajib pada bidang kesehatan dipengaruhi rendahnya realisasi program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Sementara dalam upaya  mempertahankan WTP, Pemkab terus berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perundang – undangan.

Bupati Bulukumba juga menyampaikan bahwa dalam penyusunan APBD, Pemkab berkomitmen pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik sebagaimana menjadi pokok visi Pemerintah daerah.

Jawaban Bupati Bulukumba terhadap Fraksi Bintang Keadilan  menyatakan bahwa  enam Ranperda yang diajukan Pemkab, pada intinya menunjukkan sinergi dan efektivitas hubungan antara Pemda dan DPRD.

Kemudian Jawaban Bupati terhadap Fraksi Partai Persatuan Pembangunan adalah mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa telah ditetapkan dengan Perda No. 9 tahun 2016 saat ini telah disosialisasikan di 10 Kecamatan serta saran atas perbaikan jalan untuk sentra produksi menjadi perhatian bersama dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Berikutnya keterlibatan perangkat daerah dalam setiap pembahasan pada tingkat Pansus menjadi keharusan dalam rangka proses pembahasan Ranperda.

Selanjutnya jawaban Bupati terhadap Fraksi Bulukumba hebat mengenai usul penambahan besaran tarif retribusi pada ruangan terbuka dan tertutup dalam Ranperda akan menjadi bahan kajian bersama dan kajian selanjutnya sementara ranperda tentang pelayanan jamaah haji, landasan filosofi didasarkan pada prinsip Negara berkewajiban melindungi seluruh masyarakatnya, sedangkan landasan yuridis berdasarkan UU No. 13 tahun 2008. Sementara mengenai adanya penurunan pendapatan sebagai akibat diajukannya Ranperda No. 1 tahun 2012 dan Ranperda No. 2 tahun 2011, dijelaskan bahwa pada dasarnya perubahan yang dimaksud tidak berimplikasi pada hilangnya PAD.

Jawaban Bupati terhadap Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya perubahan Perda tentang pelayanan jamaah haji dimaksudkan untuk mengatur pembiayaan transportasi dari daerah asal ke Embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah asal ditanggung Pemda.

Sementara jawaban Bupati terhadap Fraksi PAN mengenai sumbangan pihak ketiga berupa CSR yang diberikan kepada Pemerintah secara langsung dicatat sebagai aset daerah dengan tetap mencantumkan asal usul perolehan barang. Terkait informasi tentang substansi Perda bupati menjelaskan bahwa hal itu telah diupayakan dalam pemberian informasi kepada masyarakat melalui website resmi Pemkab. Bulukumba

Terakhir jawaban Bupati Bulukumba terhadap Fraksi Nasdem terkait hasil audit BPK RI akan disampaikan secara resmi ke BPK kepada pimpinan DPRD setelah dilakukan audit terhadap LKPD. Sementara mengenai penertiban hewan ternak telah di atur dengan Perda No. 13 tahun 2013, yang menjadi dasar Pemkab melakukan penertiban ternak secara rutin. (Ragil/red)