Advertizing

banner 728x250

Irman YL Prihatin Kasus Korupsi Landa Sulsel

  • Bagikan
dialog HMI Umi

Makassar, SuaraLidik.com – Kasus korupsi yang belakangan ramai diperbincangkan mendapatkan perhatian dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UMI.

Kasus korupsi ini pun dibahas dalam sebuah dialog bertema ‘Korupsi Dana Bansos Covid-19’, ini berlangsung di Four Point By Sheraton Jalan Andi Djemma Makassar pada Senin (07/06/2021).

banner 728x250

Pemateri dalam dialog ini, diantaranya penyidik KPK Andre D Nainggolan, Ketua PB PGRI Irman Yasin Limpo, Kordinator Fokal NGO Sulsel Djusma AR, Ketua Umum Badko HMI Sulselbar Lanyalla Soewarnao, dan unsur jurnalis Agus Dwi Prasetyo.

Dalam penjelasannya, Irman YL mengatakan, fenomena kasus korupsi selalu saja terulang setiap tahun yang membuat energi masyarakat habis. Korupsi bagaikan virus corona, meski telah divaksin selalu saja kembali.

Kenapa selalu bermasalah, setiap tahun kita disuguhi kasus korupsi yang menyebabkan energi habis. Sangat disayangkan kalau setiap tahun muncul.’ujar Irman’.

Tapi kalau tiap tahun terjadi, ini seperti corona. Divaksin KPK, 6 bulan kemudian muncul lagi. Ini tidak sehat, harusnya ini menjadi pengingat pemerintah.”jelasnya.

Irman sangat menyayangkan adanya fenomena korupsi bantuan sosial ditengah pandemi covid-19.

Menurutnya, tindakan seperti ini sangat keterlaluan. Sebab banyak masyarakat meninggal dunia karena covid-19, namun ada pula orang yang menikmati hidup nyaman karena covid-19.

Sangat disayangkan, ini pandemi, kalau ASN melalukan tindakan tidak terpuji, ini sungguh keterlaluan. Banyak orang meninggal karena covid-19.

Saya saja sempat diisolasi 20 hari, terus ternyata ada potong bantuan.”ungkap Irman (Mantan Kadis Pendidikan Sulsel).

Irman juga menilai ada tumpang tindih kewenangan dalam pendataan bantuan sosial, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.

None menilai, sebaiknya pendataan masyarakat penerima bantuan sosial diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Kalau bantuan sosial sebaiknya diserahkan ke kabupaten/kota saja jangan di provinsi, karena provinsi tidak punya rakyat.

Lanjut None (sapaan akrab Irman YL) adanya tugas-tugas pemerintah dan eksekutif yang tidak teratur. Saya menilai adanya legislatif ikut operasional, ini memalukan bagi aparat pemerintahan. Saya menekankan, struktur teknis ada di eksekutif, dan pengawasan ada di legislatif.

Sementara penyidik KPK Andre D Nainggolan mengatakan, terkait munculnya fakta baru di persidangan Agung Sucipto. Meskipun saya bukan penyidik dikasus tersebut.

Apabila ada fakta baru yang muncul di persidangan, bisa dilakukan pengembangan penyidikan yang mengarah pada pihak baru. Tentu dilihat dulu seberapa besar alat bukti yang diperoleh.’ujar Andre’.

Sebelumnya, dalam sidang yang digelar 3 juni 2021 lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muh. Asri Irwan, mengungkap fakta lain di persidangan dengan terdakwa Agung Sucipto.

Muh. Asri Irwan mengungkap ada dana penanganan aliran dana covid-19 yang mengalir ke kerabat hingga staff khsusus Nurdin Abdullah.

Untuk dana bantuan covid-19 dari provinsi, mohon izin yang Mulia (Hakim), kami tanya karena berhubungan dengan barang bukti, Ikbal Fachruddin, inikah yang dibagi bantuan-bantuan, Carolita Anggara, Nurhidayah, Sri Wahyuni Nurdin, Ibu Metty anggota DPRD, Salman, Veronica, Nikita, Rudi, Vian, ini bukan keluarga Nurdin Abdullah, tanya Jaksa Asri kepada saksi Salman.

Dalam sidang terdakwa penyuap Nurdin Abdullah, Agung Sucipto, Jaksa Asri awalnya menanyakan sejumlah hal terkait aliran suap kepada Salman yang merupakan ajudan NA yang kerap diperintahkan mengambil uang dari sejumlah kontraktor.’tutupnya’.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *