Jangan Gadaikan Rakyat Dan Daerah

oleh -
Umar Karim S.IP
Oleh Umar Karim S.IP, Politisi sekaligus Pemerhati Kebijakan Publik.

Gorontalo, Suaralidik.com – Beberapa tahun lalu Shopping Centre Limboto mengalami kebakaran besar yang menyebabkan kerugian sangat besar berupa rusaknya bangunan dan banyaknya barang dagangan dari para pedagang yang lenyap dilalap api.

Semenjak terbakar 2 tahun lalu tak nampak nyata apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun dan mengembalikan kembali aktifitas perdagangan di tempat itu seperti sediakala.

Praktis selama 2 tahun tersebut pedagang dan pembeli benar-benar mengalami kesulitan dalam aktifitas jual beli.

Belakangan justru Pemerintah daerah kabupaten Gorontalo berencana akan menggunakan skema pinjaman daerah dari lembaga keuangan dengan jumlah sebesar Rp 40 Milyar guna mendanai pembangunan kembali Shopping Centre Limboto.

Dari rencana ini terlihat bahwa pembangunan Shoping Centre bukan merupakan hal yang masuk skala prioritas. Jika benar-benar dan sungguh-sungguh dalam membangun kembali Shopping Centre seharusnya pembangunan itu dijadikan sebagai skala prioritas.

Pembangunan Shopping itu sangat urgent dan strategis karena banyak rakyat yang tergantung pada aktifitas perdagangan di situ . Shopping merupakan pusat ekonomi rakyat di kabupaten Gorontalo, itu menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Jika pembangunan Shoping sebagai skala prioritas, maka dalam penganggaran pembangunan Shopping harus dijadikan perioritas dalam penganggaran sebelum penganggaran kegiatan dan program lain dalam APBD.

Pembangunan Shopping harus menggunakan APBD secara langsung apalagi APBD sangat cukup mendanai kegiatan itu. 40 Milyar ataupun sampai 50 Milyar itu sangat sedikit dibandingkan dengan nilai APBD Kabgor Tahun 2018 sekitar sebesar Rp 1.4 Trilyun dan Tahun 2019 diperikirakan bisa sampai Rp 1,5 Trilyun, kapasitas fiskal memadai untuk itu.

Dengan didanai melalui APBD secara langsung, prosedur pengurusan anggarannnya pun menggunakan cara yang sederhana. Jika menggunakan sumber pinjaman daerah prosedurnya berbelit dan cenderung membebani keuangan daerah karena kedepan dalam pembayaran pinjaman akan terbebani dengan bunga dari hutang pinjaman.

Pemerintahan dan DPRD sekarang periodenya akan segera berakhir, sehingga jika pinjaman menggunakan skema pinjaman daerah jangka panjang, maka pembayaran hutang tidak lagi menjadi tanggungjawab pemerintah dan DPRD sekarang akan tetapi menjadi warisan untuk pemerintahan akan datang. Itu sama halnya “menggadaikan” daerah yang kemudian melempar tanggungjawab kepada pemerintahan dan DPRD selanjutnya.

Apalagi pinjaman ini membiaya kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai investasi karena berpotensi menghasilkan penerimaan langsung yang diperoleh dari sewa lapak/petak ketika Shopping ini telah beroperasi.

Jika demikian, maka sewa atas lapak/petak akan meroket naik karena akan tunduk pada teori pasar yakni pada tenggang waktu tertentu sudah harus meraih target BEP, break even point dan profit yang selaras dengan nilai investasi. Tentu ujung-unjungnya beban tersebut akan ditanggung rakyat sebagai konsumen dari pasar yang berpusat di Shopping Centre.

Padahal pembangunan fasilitas pusat ekonomi rakyat kecil seperti shopping janganlah berorientasi investasi semata akan tetapi lebih pada nilai sosial ekonominya agar tidak membebani rakyat kecil. Keadaan ini dapat berakibat bukan saja daerah yang “tergadai” tapi rakyatpun ikut “tergadai”.

Sebenarnya kalau bicara skala perioritas dalam APBD yang tidak masuk perioritas itu adalah anggaran perjalanan dinas, kenapa bukan anggaran perjalanan dinas itu saja yang menggunakan dana pinjaman daerah.

Apalagi anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta luar negeri Bupati dan DPRD sudah hampir separuh dengan besaran rencana anggaran membangun shopping.(***).