Jayusdi : Permintaan Pembentukan Pansus Angket Terhadap Bupati Gorontalo Tidak Tepat

oleh

Jayusdi Rivai,  ketua komisi l DPRD kabupaten Gorontalo dari fraksi PPP (foto itimewa).

Gorontalo, Suaralidik.com – Permintaan  Pembentukan Pansus Hak Angket oleh sekolompok masyarakat yang mengatas namakan Aliansi Masyrakat Dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD)  Kabupaten Gorontalo terhadap Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, dinilai tidak tepat oleh Jayusdi Rivai.

Menurut ketua komisi l DPRD kabupaten Gorontalo dari fraksi PPP ini, pansus hak angket bisa dibentuk apabila bupati melakukan sesuatu kebijakan yang bisa merugikan masyarakat luas pada umumnya.

“Terkait sidang putusan pengadilan kasus perdata yang di anggap bisa diangket, menurut kami fraksi PPP tidak sependapat, karena yang bisa diangket adalah permaslahan menyangkut kebijakan pemerintah daerah sifatnya srategis yang dampaknya bisa merugikan masyrakat luas.”tegas Jayusdi kepada awak media diruang kerja DPRD senin 08/10/2018.

Yang dilaporkan AMMPD, lanjut Jayusdi, terkait masalah sengketa pribadi, hutang piutang yang sifatnya perdata, maka tidak seharusnya dipansus angketkan.

“Apabila yang dilaporankan merupakan kasus kebijakan yang sudah dipustuskan oleh pengadilan maka itu bisa diangket, kerana ini hanya menyangkut hutang piutang yang sifatnya perdata, jelas kami menolak. Apakah setiap orang yang memiliki permasalahan pribadi (hutang piutang) harus diurusi oleh DPRD, kan tidak.”tegas Jayusdi Rivai.

Jayusdi juga mempertanyakan kejelasan kasus hukum yang saat ini dilaporkan oleh AMMPD ini sudah inkrah atau belum.

“Kita juga belum memiliki kejelasan apakah putusan pengadilan ini sudah inkrah atau belum, karena ini baru tahap pengadilan yang pertama maka terlalu dini kita memutuskan bahwa kita harus menggelar angket.”papar ketua komisi l.(RDJ).