Jeritan Hati Honorer Parepare Demo Tuntut Jadi ASN

oleh

Parepare, Suaralidik.com – Ujaran pahlawan tanda jasa nampaknya pas benar disematkan kepada guru. Terlebih guru honorer. Tiap hari mencerdaskan siswa, nasib guru honorer seolah terlupakan. Karenanya, para honorer Kota Parepare hari ini mendatangi kantor DPRD Parepare untuk menyuarakan tuntutannya. 27/09/2018.

Perwakilan Honorer Yang Demo Depan Kantor DPRD Parepare Diterima Oleh Salah Satu Anggota DPRD Dalam Ruangan Kantor DPRD Parepare

Jangan bandingkan dengan guru PNS. Kini nasib mereka membaik. Gaji pokok, berbagai tunjangan dan tentu, sertifikasi.

Bahkan saking baiknya nasib guru PNS, ada ungkapan bahwa golongan ini telah menciptakan kelas baru. Tentu, tak semuanya benar.

Makmur sentosanya PNS ini ternyata berbanding terbalik dengan guru honorer. Ini juga termasuk di Parepare.

Meski belasan tahun mengabdi, gaji guru honorer Parepare tak cukup untuk biaya hidup dalam sebulan.

Para tenaga honorer K2 ini menolak Peraturan Menpan RI Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 terkait pembatasan usia, khususnya formasi tenaga honorer K2.

Mereka menuntut pemerintah mempercepat revisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 agar honorer K2 dapat diangkat menjadi PNS tanpa batasan usia maupun instansi. Alasannya mereka telah lama mengabdi di instansinya. Kenaikan harga-harga tak sebanding, dengan gaji honorer yang rendah. Itu pun, diterima tiap tiga bulan sekali atau dirapel.
Ratusan tenaga honorer kategori dua (K-2) yang berusia 35 tahun lebih Kota Parepare berunjuk rasa di halaman Kantor DPRD Parepare.

Dalam aksi demonstrasi kali ini, honorer itu menuntut pemerintah membatalkan tes CPNS dari jalur umum dan minta segera mengangkat mereka menjadi PNS tanpa ujian.

Aksi demonstrasi tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 hingga setelah siang. Dengan mata berkaca-kaca dan sedih, para honorer itu terlihat bergiliran berorasi menggunakan pengeras suara.

Massa disambut salah seorang anggota Dewa dan memberikan wacana bahwa apa yang di suarakan hari ini akan diteruskan ke pusat agar secepatnya ditindak lanjuti.

Salah seorang honorer mengaku sudah puluhan tahun mengabdi menjadi honorer. Namun hingga saat ini pemerintah belum juga mengangkatnya menjadi PNS.

Dia menolak jika pemerintah menawarkannya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Penjanjian Kerja (P3K) dan digaji sesuai UMR. Sebab, bagi mereka, menjadi PNS adalah harga mati. Kami berharap melalui aksi ini walikota atau pemerintah daerah dapat memperjuangkan kami agar segera diangkat menjadi PNS. (RIS/AD)