Kades Bontomasila Pecat Kepala Dusun ,Gaji Pun Tak di Bayarkan

oleh
Ketua BPD Bonto Masila Kecamatan Gantarang,Andi Mufni menyesalkan pemecatan Kadus Bontomanai H.Ramli oleh Kades Sakaruddin tanpa memberikan gajinya sebagai kepala dusun ||SUARALIDIK.com-RED2

BULUKUMBA, SUARALIDIK.COM–Pemberhentian jabatan Kepala Dusun Bonto Manai, Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang, Haji Ramli dinilai cacat prosedur. Langkah yang dilakukan oleh Kades Bontomasila,Sakaruddin itu, kini mulai menuai banyak cercaan dan sangkaan yang salah dari sejumlah pihak termasuk dari Ketua BPD Andi Mufni.

Ketua BPD Bonto Masila Kecamatan Gantarang,Andi Mufni menyesalkan pemecatan Kadus Bontomanai H.Ramli oleh Kades Sakaruddin tanpa memberikan gajinya sebagai kepala dusun ||SUARALIDIK.com-RED2

Pasalnya, Mufni menyebut pemecatan itu hanya dilakukan dengan cara sepihak. Langkah yang dilakukan Kades tidak melalui prosedur pemberhentian yang sesuai.

Surat Pemberhentian tidak ada. Harusnya kan ada, baru ada rekomendasi dari pihak BPD yang akan diteruskan ke Kecamatan dan BPMPD,” keluh Mufni saat menemui redaksi SuaraLidik.com,Sabtu (20/4/17) siang mewakili Kadus Bontomanai

Mufni juga menyayangkan kondisi ini bisa terjadi. Pasalnya, dirinya meyakini tidak ada pelanggaran berarti yang dilakukan Haji Ramli semasa menjabat sebagai Kadus. Bahkan, Kadus tersebut menurut Mufni selalu berusaha lebih dekat membangun komunikasi dengan warga lainnya.

Pak Kadus Ramli tidak ada masalah dengan pekerjaan di kantor desa maupun punya masalah pribadi dengan warga” ungkapnya.

Yang di sesalkan Mufni, pemecatan H.Ramli sebagai Kadus selanjutnya di gantikan oleh Syarifuddin sejak Juli 2016 hingga saat ini, dan gaji atau intensif perangkat desa yang semestinya diterima oleh Ramli di berikan kepada Syaraifuddin.

Kadus Ramli hanya menuntut haknya yaitu gajinya yang selama 6 ,mulai Juli-Desember sebesar Rp 4,5 Juta. Dusun Ramli legowo dipecat dari jabatannya,beliau hanya menginginkan agar pemerintah desa dapat berjalan sesuai aturan ” tutur Mufni.

Mufni juga menyampaikan, keputusan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa memang telah menjadi hak preogratif kepala desa. Namun,hal ini jangan menjadi kunci sebuah keputusan akhir yang dijalankan.

Kalau masih ada peraturan dan prosedur, ya harus sesuai prosedur yang ada lah,” tukasnya.

Tak hanya itu, gaya kepemimpinan Kades Sakaruddin memang dinilai otoriter. Sebut saja, sebelum kejadian pemecatan kadus ini, sebelumnya tanda tangan dirinya sebagai Ketua BPD di palsukan oleh Sakaruddin, gaji Kadus Ramli selalu di potong dengan alasan arisan kantor desa dan terakhir Kadus Ramli sendiri dipecat dan tak hanya dipecat tapi
secara semena-mena gajinya selama ini dipotong bahkan tidak dibayarkan Jumlah hak yang harus diterimanya selama menjadi bawahan Kades, pun dimungkinkan menguap

“Masalah gaji itu harus dibayarkan lah. Itu kebijakan pemerintah desa yang harus menyelesaikannya,” pungkasnya. (RED2)

Baca Juga