Kadis BPBD Pangkep Ikut Terseret Dugaan Kasus Korupsi ADD Mattiro Bone

oleh
Kerugian Negara Diduga Sebesar Rp. 256 Juta Dari Penyalahgunaan Dana ADD Desa Mattiro Bone Pangkep

Pangkep, Suaralidik.com – Pasca menghilangnya Abdul Rahman, Pjs. Kepala Desa (Kades) Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkajene dan kepulauan (Pangkep) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) proyek jalan desa fiktif termin pertama yang dilakukannya tahun 2016 lalu yang kini menjadi perhatian khusus Tim Reskrim Polres Pangkep dalam kasus tersebut yang kasusnya saat ini sudah tahap penyidikan. Kini nama Sahaba Nur Kadis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangkep juga ikut terseret seret dalam dugaan korupsi ADD tahun 2016 termin kedua saat Sahaba Nur menjadi Plt. Kades Mattiro Bone menggantikan kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Abdul Rahman saat itu.

Nama Sahaba Nur ikut terseret dalam kasus tersebut karena saat menjabat Camat Liukang Tupabbiring tahun 2016 yang juga ditugasi oleh Bupati Pangkep H. Syamsudin Hamid sebagai Pjs. Desa Mattiro Bone saat itu menggantikan Rahman, terindikasi melakukan keteledoran prosedur pencairan Dana ADD tahap kedua tahun 2016, kurang lebih Rp 300 juta tanpa mengajukan laporan realisasi anggaran tahap pertama.

Hal ini terungkap setelah auditor khusus Inspektorat melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahap kedua tahun 2016 yang menemukan dugaan penyimpangan-penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 256 juta diantaranya:

1. Anggaran kegiatan pembangunan jalan desa fiktif senilai Rp. 205 juta.
2. Anggaran kekurangan pembayaran perahu fiber Rp. 8 juta.
3. Anggaran belanja makan minum fiktif Rp. 1,5 juta.
4. Anggaran belanja bibit lobster tidak sesuai pertanggungjawaban senilai Rp. 27 juta.
5. Mark up pembayaran upah tukang pembangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) Rp. 17 juta.
6. Anggaran pembelian lampu LED fiktif Rp. 5 juta.

Atas dasar pemeriksaan inspektorat pangkep tersebut Kepolisian Resort (Polres) Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memberikan perhatian serius terhadap penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD). Hasilnya, penyidik Satuan Reskrim (Satreskrim) menemukan indikasi kuat dugaan Penyalahgunaan ADD di desa tersebut dan meningkatkan kasus tersebut dari awal lidik ditingkatkan ke penyidikan setelah dilakukan gelar kasus.

Kasatreskrim Polres Pangkep, Iptu Deni Eko Prasetyo kepada awak media, Jumat (29/6/2018) merunut kejadian awal sehingga kasus ini sampai di tangan polisi. Deni mengatakan pada tahun 2016 terjadi kekosongan jabatan pada pemerintahan Desa Mattiro Bone, sehingga Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid lalu mengangkat staf kecamatan Liukang Tupabbiring sebagai Pelaksana Tugas (Pls) Kades Mattiro Bone bernama Abd Rahman. Rahman menghilang kemudian kembali Bupati Pangkep menugaskan kepala camat Liukang Tupabbiring, Sahaba Nur sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kades Mattiro Bone.

“Nah pak camat ini juga mencairkan anggaran desa tahap kedua kurang lebih Rp. 300 juta tanpa mengajukan laporan realisasi anggaran tahap pertama,” jelasnya.

Deni kemudian, menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam kasus ini dengan kerugian negara sebesar Rp. 265 juta, dimana LPJ pada tahap pertama belum rampung, namun telah dicairkan anggaran tahap kedua.

“Kerugian negara itu berdasarkan hasil pemeriksaan khusus auditor Inspektorat Pangkep, Kasus ini masih tahap penyidikan dan dalam waktu dekat akan dilakukan penetapan tersangka sesuai hasil penyidikan. Penyidik saya menyanggupi pertengahan bulan depan sudah ditetapkan tersangkanya,” Ungkapnya.

Sementara itu soal pencairan dana yang diduga menyalahi prosedur ini, Kanit Tipikor Satreskrim Polres Pangkep, Ipda Firman menyebutkan gamblang dua orang yang bertanggung jawab yaitu, mantan camat Liukang Tupabiring, Sahaba Nur dan mantan Plt Desa Mattiro Bone, Abdul Rahman.

Belum ada tersangka dalam kasus ini, pihak Penyidik Tipikor Polres Pangkep saat ini tengah merampungkan berkas perkara untuk segera melakukan penetapan tersangka atas kedua terduga. Menurut Firman, penyidik tipikor akan menggunakan pasal 2 dan atau 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pertengahan Juli paling lambat kami umumkan penetapan tersangka,” pungkasnya. (86-KP)