Kadishub Selayar Nilai Kepala UPT Pengumpan Pelabuhan Rugikan Pemkab Selayar

oleh
Photo : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, Andi Baso, SH, MH, saat memimpin Rakoor, didampingi Kasat Pol Air Polres, AKP Tombong bersama Sekretaris Perhubungan Andi Nurdyana.

Selayar, Suaralidik.Com – Rapat koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan pihak terkait dipelabuhan Pamatata, melakukan Rapat koordinasi terkait adanya dualisme penarikan Retribusi dipelabuhan Pamatata.

Rapat diipimpin oleh Kadinas Perhubungan (Dishub), Andi Baso, SH, MH, yang berlangsung di ruang rapat Dishub, Benteng, Kepulauan Selayar, Senin (30/4/2018).

Rapat dihadiri antara lain, KasatKP Tombong, Sekretaris Dishub, Andi Nurdiana, Kasat Pol PP Damkar, Drs. Ahmad Alief Yanto, MM. Pub, mewakili .Kepala UPP Selayar, Syamsul Bakhri, SE, Bontomatene Drs. Andi Massaile, Kepala Ops ASDP, Hari Laksono, Kepala UPTD Pelabuhan Pamatata, Jamalani, serta unsur perusahan operator kapal yang melayani Bira Pamatata, kecuali pihak KM. Lestari Maju.

Dalam rakor tersebut Kadishub, Andi Baso, SH, MH, membahas tentang adanya saling klaim kewenangan sehingga terjadi pungutan selain UPT Pelabuhan Pamatata, yakni Kepala Pengumpan Pelabuhan Pamatata, Ard (H. Aruddini, red), yang dinilai merugikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebesar 36 juta hasil dari

Retribusi Biaya Tambat dan Biaya Labuh, armada yang melayani penyeberangan Bira Pamatata, khususnya di Pelabuhan Pamatata, terhitung Januari sampai Maret.

Dikatakan merebut sumber pendapatan asli daerah Pemkab Kepulauan Selayar, yang dinyatakan resmi mengelola Asset negara tersebut, setelah terjadi “serah terima barang milik kekayaan negara Departemen Dalam Negeri, kepada Pemerintah Kabupaten Selayar”, melalui berita acara serah terima dengan nomor : 028/02/VIII/2005/PLKP, yang ditandatangani Gubernur Sulsel, H. M. Amin Syam, sebagai pihak I dan Bupati Selayar, Drs. H. A. Syamsul Alam Mallarangeng, sebagai pihak II, dengan saksi diantaranya, Ketua DPRD, H. Ruslan Nur dan Kajari Selayar, H. Burhanuddin Achmad, SH yang ditandatangani salinan sesuai
dengan aslinya oleh Kabag Penatausahaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Penghapusan, Setda Pemprov Sulsel, Drs. Hj. Hasidar, M Si, tertanggal 30 Agustus 2005.

Memang sebelum otonomi daerah Pelabuhan Pamatata di kelola Pemerintah Propinsi, sehingga terjadilah pengalihan balik nama dari Pemprov Sulsel kepada Pemkab Selayar, waktu itu.

Dengan dasar ini, kata Kadishub Kepulauan Selayar, bahkan mengatakan kalau hal ini tidak bisa mencair hingga hari lebaran, maka sebagai orang lapangan akan menghadapi masalah, termasuk pihak terkait.

Sementara itu, mulai Kasat Pol Air, Polres Kepulauan Selayar, AKP Tombong, Camat Bontomatene, Drs. A. Massaile, Syamsul Bakhri, SE dari Syahbandar, serta Kabag Hukum Setda dan Bagian Pendapatan Pemkab Kepulauan Selayar, semuanya memberikan saran pendapat, terkait terjadinya pungutan dan baru tahun ini dialami, sehingga merugikan Pemkab Kepulauan Selayar.

Diahir pertemuannya Kadishub Andi Baso, SH, MH, menilai bahwa harapan Pemprov melalui kearifan lokal tidak teraplikasi di Pelabuhan Pamatata, yakni Sipakatau, Sipakainga dan Sipakalebbi. (***Ucok Haidir/iqb)