KASN Dinilai Keliru, Keluarkan 2 Kali Rekomendasi ke Pemkab Bulukumba

oleh

BULUKUMBA, Suaralidik.com – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dinilai keliru dalam mengeluarkan rekomendasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba untuk melanjutkan lelang jabatan pada seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini Pemkab belum melaksanakan rekomendasi KASN yang pertama, meminta pejabat yang telah di nonjob untuk dikembalikan ke posisi asal, membuat timbulnya dugaan dalam proses uji kompetensi sebelumnya tak berjalan sebagaimana mestinya.

Lembaran depan surat rekomendasi pertama, dan kedua KASN untuk Pemkab Bulukumba.

Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi-Selatan (Sulsel), Subhan Djoer mengaku telah memyampaikan ke Komisioner KASN untuk tidak mengeluarkan rekomendasi melanjutkan lelang jabatan, lantaran rekomendasi yang ada sebelumnya belum dilaksanakan. Namun, yang disayangkan KASN malah mengelurkan rekomendasi kedua tersebut. Meski menurutnya rekomendasi KASN tidak wajib dan tidak mengikat, namun seharusnya pemkab secara moral harus melaksanakan rekomendasi pertama terlebih dahulu.

“Sama halnya dengan KASN, Ombudsmanpun sama, rekomendasinya tidak mengikat. Tapi sampai batas toleransi yang kita berikan serta langkah persuasif dan mediasi yang kita berikan masih belum menyadarkan Pemda terhadap kekeliruan dan Maladministrasi yang mereka lakukan,” kata Subhan melalui aplikasi pesan instan Whatsapp, Minggu (23/07/2017).

Terpisah, Asisten KASN Bidang Pengaduan, dan Penyelidikan, Nurhasni mengatakan jika pemberian rekomendasi melanjutkan lelang jabatan kepada Pemkab Bulukumba merupakan langkah yang benar, itu berdasarkan hasil kajian dan mengingat lamanya proses lelang tertunda sehingga mengganggu roda pemerintahan.

“Kita sudah mengeluarkan rekomendasi untuk melanjutkan lelang, apalagi para penggugat telah turut ikut proses lelang, kecuali pak Pasakai, makanya jabatan lamanya masih kita kosongkan,” ujar Nurhasni via telpon.

“KASN siap mendampingi pengugat, jika menang di PTUN. Itu sudah memang menjadi tugas kami,” tambahnya.

Sementara, salah seorang Aktivis Cinta Daerah, Andi Ahmad mengharapkan pemkab taat menjalankan rekomendasi KASN, khususnya pelanggaran merid sistem yang dilakukan, untuk memgembalikan beberapa pejabat yang dinonjob sebelumnya, tanpa ada pelangggaran disiplin berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010, tentang disiplin PNS.

“Masyarakat jangan berharap banyak dengan pengelolaan yang tidak profesional,” ujar pria berjenggod itu kepada beberapa wartawan di salah satu kedai kopi Bulukumba.

Seperti diketahui, Pemkab Bulukumba telah menerima dua kali rekomendasi dari KASN.

Rekomendasi pertama diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2017, dalam terbitan rekomendasi yang ditanda tangani langsung oleh ketua KASN, Sofian Effendi tersebut menyerukan secara garis besar agar mengembalikan ke posisi semula para pejabat yang telah di nonjob. Namun hal itu tak digubris pemkab.

Anehnya, meski tak mendapat respon pemkab Bulukumba, KASN malah mengelurkan surat rekomendasi kedua, dimana dalam surat tersebut KASN merekomendasi untuk melanjutkan seleksi lelang jabatan.

“Adanya rekomendasi KASN yang diabaikan Pemkab menunjukkan adanya manajemen pengelolaan pemerintahan yang tidak profesioanal. Jika manajemen tidak profesional maka harapan masyarakat, untuk melihat bulukumba sejahtera terdepan tidak akan terwujud,” tandas Ahmad. (*)