Kasus BSPS di Polres Sidrap Disorot

oleh

SIDRAP – Kasus Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diperuntuhkan untuk warga miskin di Kabupaten Sidrap yang bergulir di Polres disorot berbagai pihak.

Salah satu satu pihak yang menyoroti langsung kasus yang menggunakan anggaran 12 Miliar TA 2016 ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Sidrap Institute Of Public Monitoring (LSM-SIPM) Sidrap.

Menurut Sekertaris Jenderal SIPM, Sudarman Danang, mengaku kasus ini mulai menarik perhatian pasalnya hingga saat ink kasus tersebut tak diketahui lagi perkembangannya, atau terkesan mandek.

“Kami sudah menyurati pihak Kepolisian Polres Sidrap dengan Nomor Surat : 88/B/SEK/LSM-SIPM/VII/2017 untuk mempertanyakan perkembangan Proses Penyelidikan yang dilakukan polres sidrap terkait kasus BSPS,” katanya di sektetariat SIPM. Selasa (15/8/17).

Sudarman, menambahkan kasus tersebut akan terus dikawal pihaknya sampai tuntas, sehingga mendasak pihak kepolisian agar menuntaskan kasus BSPS.

“Kami minta agar kasus ini dipublikasikan oleh pihak kepolisian setiap perkembangan proses penyelidikan kasus BSPS dan mendesak penyidik unit tindak pidana korupsi sat. Reskrim polres sidrap agar profesional dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus BSPS,” tegasnya.

Sementara, Direktur Jaringan Kelembagaan LSM Sidrap Institute Of Public Monitoring (SIPM) Sidrap, Wandy Renaldy menilai bahwa Polres Sidrap tidak transparan dalam menangani kasus tersebut.

“Kami menilai bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Reskrim Polres Sidrap terkesan lambat dan tidak transparan sehingga perkembangan kasus tersebut tidak jelas, apakah kasus ini dihentikan karena penyidik tidak mendapat bukti-bukti ataukah penyidik sudah mendapat bukti-bukti sehingga penyilidikan ditingkatkan menjadi penyidikan untuk menetapkan tersangka,” jelasnya.

Seperti diketahui, Kasus BSPS yang menelan anggaran 12 Miliar ini mulai bergulir di Polres sejak Tahun 2016 lalu.

BSPS dari Dinas Cipta Karya Sidrap diperuntukkan untuk warga miskin yang mencapai sekitar 827 Rumah pemenerima bantuan, dimana masing-masing penerima mendapat dana sekitar Rp.15.000.000.

Kasus ini mulai menyedot perhatian warga sejak ditangani Sat Reskrim Polres Sidrap, pada September 2016. Saat itu, pemebelian barang yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk teknis.