Kasus Fedusia, LPK-RI Bolmong Soroti Penyidik Polres Kotamobagu

03/12/2019 13:26 waktu baca 2 menit

KOTAMOBAGU, Suaralidik.Com – Pihak Lembaga LPK-RI.Bolaang Mongondow Raya pertanyakan penerapan pasal dan UU oleh Kanit Curanmor Polres Kotamobagu.

Sebagaimana diketahui, beberapa konsumen dalam hal kasus fedusia. Dimana kasus tersebut seharusnya pasal yang diterapkan dalam penanganan kasus fedusia adalah pasal 36 UU No.42 tahun 1999 Tentang fedusia.

Hal ini disoroti oleh pihak Lembaga Perlindungàn Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Bolmong Raya yang di Ketuai oleh Edwin Hatam.”

Seharusnya, kata Edwin, pihak penyidik dalam hal ini yang membidangi Curanmor harus jeli dalam penerapan dikasus Fedusia.

Karena sudah banyak konsumen yang merasa dirugikan seperti halnya dalam panggilan salah satu konsumen belum terperiksa oleh pihak penyidik sudah melayangkan surat panggilan dengan status tersangkah.

Hal ini menjadi salah satu pertanyaan masyarakat ada apa dengan oknum penyidik polres Kotamobagu bagian Ranmor.

Kanit dengan pihak pembiayaan terkesan ada konspirasi dengan untuk menjebak para konsumen.

Sesuai dengan peraturan Kapolri.No.;B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 yang di tandatangani oleh kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan surat edaran Bareskrim thn 2009 tentang penanganan kasus perlindungan konsumen butir 2.

Laporan yg dilakukan oleh lembaga painens ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan tidak boleh di proses oleh pihak penyidik Polri.

Dengan pasal penggelapan dan lain-lain.demikian yang di katakan Edwin Hatam.”

Sayangnya, Kapolres Kotamobagu AKBP yang dimintai keterangannya belum membalas WA saat dikonfirmasi.

melalui seluler hpnya namun dengan nada tidak aktif.konfirmasi melalui kapolres AKBP.Gani F Siahaan.Sik..melalui whats app.(***AO)