Kasus Guru Cabul Bulukumba, Pemkab Hanya Melakukan Monitoring

oleh
Tomy Satria Yulianto
Wakil Bupati Bulukumba,Tomy Satria Yulianto menerima perwakilan pengunjuk rasa terkait kasus guru cabul di Bulukumpa, Selasa (9/5/17) ||SUARALIDIK.com

BULUKUMBA,SUARALIDIK.com— Tak hanya meminta ketegasan Kejari Bulukumba untuk segera menuntaskan proses hukum oknum Guru Cabul Muhammad Jufri, Kelompok Cipayung Wati Bulukumba juga meminta ketegasan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menindak oknum guru pelaku pencabulan dengan melakukan pemecatan sebagai PNS.

Tomy Satria Yulianto
Wakil Bupati Bulukumba,Tomy Satria Yulianto menerima perwakilan pengunjuk rasa terkait kasus guru cabul di Bulukumpa, Selasa (9/5/17) ||SUARALIDIK.com

Ketegasan tersebut di berikan oleh perwakilan Kelompok Cipayung Wati saat diterima oleh Wakil Bupati Bulukumba,Tomy Satria Yulianto, Selasa (9/5/17) di ruang kerjanya.

Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba, Ahmad Januaris, Tomy Satria mengatakan bahwasanya kasus tersebut tetap menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten, namun dalam hal ini, menurut Tomy, Pemerintah hanya melakukan Monitoring atau memantau proses hukum kasus tersebut.

Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum PNS terhadap salah seorang siswinya, Pemkab. Bulukumba secara moral melakukan monitoring terhadap kasus tersebut. Namun, untuk melalukan intervensi hukum, kita tidak ada wewenang. ” ucapnya di hadapan perwakilan pengunjuk rasa.

Tomy menambahkan dirinya sepakat bahwasanya harus ada upaya Pemkab Bulukumba dalam pendisiplinan guru dan upaya perbaikan mental korban agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Sementara itu, ditempat yang sama, Ahmad Januaris selaku Kadis Pendidikan Bulukumba menyampaikan oknum MJ, telah di non aktifkan sementara sebagai tenaga pendidik.

Kasus ini telah masuk ke lembaga hukum,sehingga Dinas Pendidikan tidak mempunyai kewenangan lagi, namun oknum tersebut telah di non aktifkan sementara sebagai tenaga pendidik. Untuk proses pemecatan akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setelah adanya putusan dari pengadilan.” tandas Ahmad Januaris.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba akan memberikan bantuan hukum kepada keluarga korban apabila keluarga korban membutuhkan bantuan hukum sebagaimana di sampaikan Darmawati, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemkab Bulukumba.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah aktif melakukan komunikasi dengan keluarga korban untuk pembinaan korban agar tidak mengalami trauma yang berkepanjangan. Namun kita hanya bisa memediasi, mengadakan konsultasi, dan sosialisasi untuk mencegah kejadian tersebut terjadi lagi.” pungkas Darmawati. (GHF/RED2)


Abdul Nazaruddin

Rujadi

H.Askar

Harris Pratama