Kebijakan Study Banding Massal Tidak Selaras Dengan Visi Pemerintah

oleh

Lidik Sulsel – Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 25 Tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum serta Permendagri No 61 tahun 2007 tentang pedoman tehnis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Didasari atas Kondisi pelayanan publik yang diberikan penyelenggara Negara yang dirasa belum memuaskan. Ujar Rudianto, Sekertaris PB KKMB di Makasar,Sabtu 07 Januari 2017

Menurut Mahasiswa asal Kajang ini, Semangat atas pembentukan BULD tidak harus dimaknai sebagai bentuk kebebasan mutlak atas pengelolaan keuangan dalam melakukan dan menerapkan upaya peningkatan tata kelola dan strategi jasa layanan. Kata Sekertaris PB KKMB.

Artinya Dalam hal ini, Lanjut Rudi, “Pertimbangan Norma dan Moral Ethis harus menjadi instrumen yang secara tak langsung mempengaruhi proses proses perencanaan dari strategi aksi BULD, Dalam hal ini semangat perencanaan idealnya harus sevisi dengan prioritas aksi pembangunan kesehatan pemerintah daerah”

Artinya, Jika merujuk pada rencana Study Banding Massal tim Akreditasi Rumah sakit terpotret oleh kami sebagai program siluman yang di dorong tanpa memlalui proses telaah dan pendalamam terhadap semangat visi kepala daerah oleh tim penilai dokumen administrarif ” Ujar Rudi,Sabtu 07 Januari 2017

“Semangat BULD adalah Peningkatan Layanan Dan Efisiensi anggaran serta Produktivitas”. Artinya Rencana study banding ini telah melewati Tim penilai tersebut. Kata Rudianto.

( Anto/bcht )