Kejari Kabupaten Gorontalo Tetapkan Dua Tersangka Pada Proyek Abrasi Pantai Biluhu

oleh

Kejari Limboto besama jajarannya saat melakukan press release, diaula kejari senin 19/11/2018,(foto Thoger).

Gorontalo, Suaralidik.com – Diduga telah merugikan uang negara hingga ratusan juta rupiah pada pelaksanaan proyek abrasi pantai Desa Biluhu Tengah Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo (kabgor) Provinsi Gorontalo, Kejaksaan Negri (kejari) Limboto menetapkan SP dan AHN sebagai tersangka.

SP merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta merupakan Kepala Bidang dinas PUPR Provinsi Gorontalo dan AHN sendiri dari pihak swasta selaku direktur CV Tri Karya Darma.

Kejari Limboto Dr Supriyanto SH MH pada konfrensi Pers yang digelar diaula kantor Kejari senin 19/11/2018 menuturkan, bahwa pada tahun 2017 Pemprov Gorontalo melalui dinas PUPR Provinsi melakukan kegiatan pembangunan prasarana pengamanan pantai didesa biluhu tengah, dengan nilai anggaran Rp 1.268.477.000 yang berdasarkan pelelangan CV Tri Karya Darma sebagai pemenang lelang.

“Pada tanggal 5 mei 2017 telah ditandatangani kontrak oleh KPA sekaligus sebagai PPK dengan direktur CV Tri Karya Darma. Dalam kontrak diwajibkan pemenang lelang melaksanakan pekerjaan yang dimaksud, dan harus selesai tanggal 31 oktober 2017. Pada tanggal 22 mei 2017 telah dicairkan uang muka sebesar Rp 380.543.100 belum dipotong pajak,”tutur Kejari.

Namun kenyataannya CV Tri Karya Darma selaku pemenang tender belum dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

“Sampai tanggal 31 oktober 2017 progres pekerjaan hanya mencapai 16,7 %. Dengan kondisi tersebut sehingganya dilakukan petusan kontrak serta dilakukan pemeriksaan oleh ahli kontruksi pada progres pekerjaan sebesar 16,7% tersebut, dan hasilnya tidak memenuhi fesifikasi teknis sebagai mana disahkan dalam kontrak sehingga ahli berpendapat pekerjaan tersebut adalah gagal,”kata Dr Supriyanto.

Karena dilakukan pemutusan kontrak sehingganya PPK wajib mengajukan klem atas jaminan uang muka sebesar Rp 380.543.100 kepada penjamin dalam hal ini PT jampindo yang selanjutnya disetor ke kas negara sebagai pengganti uang muka yang sudah dicairkan.

“Kenyataannya ppk tidak melakukan hal tersebut sehingga merugikan negara dalam hal ini pemprov gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp 380.543.100 belum dipotong pajak dan ini telah dilakukan audit oleh bpkp perwakilan provinsi Gorontalo,”ungkap Kejari Limboto.

Kedua tersanggaka dijerat dengab pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 4 hingga 20 tahun penjara.

“Tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 uu no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jucnto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dan juga Pasal 3 UU. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana,”tegas Dr Supriyanto.

Namun kedua tersangka belum dilakukan penahanan oleh pihak Kejari karena masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini.

“Jika dalam penyelidikan kami menemukan ada keterlibatan pihak lain, maka pasti akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,”Kajari Dr. Supriyanto SH MH.(***Rollink).