,

Kejati Gorontalo Kurung Wagub Gorontalo Selama 12 Jam

oleh -400 views
Photo : Wagub Gorontalo Usai menjalani pemeriksaan di Kejati Gorontalo

Gorontalo, Suaralidik.Com – Proyek pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) ternyata menyimpan masalah pada proses pembebasan lahan.

Indikasinya, terlihat pada total anggaran kurang lebih 1 triliun itu dan ada sekitar 115 milyar untuk anggaran pembebasan lahan.

Hasil temuan Kejaksaan Tinggi Gorontalo (Kejati), bahwa ada kejangalan dalam hal pembebasan lahan tersebut mulai dari pembayaran yang kurang, hingga tanah milik negara pun diduga dibayar secara fiktif.

Informasi yang dirangkum, Selasa (13/11/2018) Kejaksaan Tinggi Gorontalo melakukan pemanggilan terhadap wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim beserta beserta beberapa pejabat dan mantan pejabat Gorontalo.

Orang nomor dua di Provinsi Gorontalo ini diperiksa selama 12 jam sebagai saksi terkait dengan pembebasan lahan dengan senilai Rp 115 milyar.

Menurut pihak Kejaksaan Tinggi membenarkan bahwa indikasi kerugian ini mencapai 80 persen dari total anggaran khusus pembebasan lahan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Firdaus Dewilmar memberikan pernyataanya terkait dengan pejabat tinggi di provinsi Gorontalo dalam menghadiri undangan pihak Kejaksaan guna memberikan keterangan terkait dengan korupsi pembebasan tanah dalam proyek Gorontalo Outer Ring Road (GORR), di kantor Kejati Gorontalo.

Dewilmar membenarkan pihaknya memanggil pejabat tinggi di Pemprov Wakil Gubernur Gorontalo.

“Kami memanggil wakil Gubernur ini tidak lain untuk dimintai keterangan atas dugaan korupsi pembebasan tanah pembangunan GORR. Keterangan ini penting untuk memberikan penguatan terhadap kasus dugaan korupsi sehingga kasus ini secepatnya ditetapkan statusnya,” ungkap Dewilmar.

Firdaus menambahkan, pemeriksaan Wagub Idris untuk dimintai keterangannya sebagai saksi mengenai pengadaan lahan pembangunan GORR.

Dimana, dalam proses pengadaan lahan terdapat beberapa kejanggalan, Seperti penerima ganti kerugian. Pada konteks ini kata Firdaus telah terjadi pergantian nama para penerima.

“Terindikasi sekitar 80 persen dari penerima yang namanya sudah diganti sejak perencanaan sampai pelaksanaan. Sebagai contoh awalnya penerima bernama A, tiba-tiba diganti lagi menjadi nama lain. Padahal nama-nama penerima ini sudah ditetapkan dalam konsultasi publik,” bebernya.

“ini merupakan murni temuan kejati Gorontalo, Jadi saya tegaskan, siapapun yang terlibat dalam kasus ini tetap kami akan proses sesuai hukum yang berlaku dan tidak pandang buluh mau siapa dia tetap yang terlibat akan kami proses dan saya belum menetapkan tersangka karena masih mengumpulkan bukti-bukti,” tegas Kepala Kejati.

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, setelah diperiksa ia mengatakan, bahwa benar ia dimintai keterangan terkait dengan pembangunan proyek jalan GORR.

“Saya diperiksa dan dimintai keterangan terkait pembebasan lahan yang menurut penyidik itu ada kerugian sebesar 80 persen dari total 115 milyar untuk pembebasan lahan, karena banyak lahan-lahan negara yang tidak bersertifikat ternyata itu juga dibayar,” ujarnya.

“Selain itu saya juga dimintai keterangan terkait dengan beberapa pembayaran lahan yang terkena pembanguna GORR tersebut yang tidak sesuai, seperti contoh lahan yang seharusnya 100 juta itu hanya dibayar 50 juta, diduga permainan ini ada di tingkat bawah yakni lurah dan kades, intinya kita tunggu saja hasil penyelidikan selanjutnya kasus ini,” tandasnya.(***Arf)