Kejati Periksa Gubernur Gorontalo Terkait Dugaan Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Jalan Gorr

oleh -

Foto : Kajati Gorontalo Firdaus Dewilmar bersama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui awak media, Kamis 16/05/2019,(foto Thoger).

Gorontalo, Suaralidik.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo memeriksa Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi pembebasan lahan Gorontalo Outer Ring Road (Gorr), Kamis 16/05/2019.

Gubernur diperiksa oleh penyidik kejaksaan selama kurang lebih 5 jam dengan 20 pertanyaan terkait seputar dugaan kasus pembangunan jalan Gorr.

“Hari saya panggil oleh pihak kejaksaan untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus Gorr. Ada kurang lebih 20 pertanyaan, karena banyak berkembang sehingga agal lama. alhamdulillah semua bisa saya jawab,”terang Gubernur kepada awak media usai diperiksa tim Kejati.

Rusli Habibie mengaku ditanya terkait pembebasan lahan untuk jalan, Penlok, dan kebijakan lainnya serta apakah Gorr ini akan dilanjutkan atau tidak.

“Ini pertama kali saya diundang oleh pihak kejari untuk dimintai keterangan terkait seputaran kasus Gorr.”kata Rusli.

Rusli Habibie menjelaskan perencanaan pembangunan jalan merupakan program Gubernur sebelumnya, Fadel Muhammad dan Gusnar Ismail namun tidak tuntas.

“Makanya itu menjadi visi-misi dan janji kampanye kami kepada rakyat. Kita akan meneruskan pembangunan program BAYPASS waktu itu.” kata Rusli.

Ditempat yang sama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo Fordaus Dewilmar mengatakan, pemeriksaan Gubernur Goromtalo Rusli Habibie sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi Gorr.

“Pertanyaan kepada Gubernur sesuai dengan tahapan-tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nanti kita liat hasil kajian dan evaluasi penyidik,” kata Kajati.

“Masa penyidikan perkara itu tidak tergantung dari orang pentingnya. Tadi pak Rusli juga sudah menjawab, sebagai warga negara atau pejabat negara beliau mematuhi aturan yang ada.”Ujar Firdaus.

Disingung soal target Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam penyelesaian perkara tersebut, Firdaus Dewilmar mngatakan pohkanya dalam menangani sebiah perkara tak mematok target.

“Masalah target waktu dalam penegakan hukum bukan seperti industri, jadi tidak ada target waktu. Sampai timingnya, sampai waktunya, ya jalan. Ini kan juga menjawab ekspetasi masyarakat bahwa Pak Rusli tidak dipanggil oleh kejaksaan,”jelas Firdaus,(***Rollink).