Ketua DPRD Bolaang Mongondow Dinilai Kekanak-kanakan Oleh Wakilnya

oleh

BOLMONG, Suaralidik.com – Pernyataan ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (BolMong), Sulawesi Utara, Welty Komaling disalah satu media beberapa waktu lalu ternyata menuai Polemik dari dalam internal DPRD.

Wakil ketua DPRD Bolmong, Kamran Muchtar, menanggapi pernyataan yang dilontarkan Welty Komaling yang menyebut paripurna di DPRD BolMong cacat hukum.

Menurut Kamran, pernyataan ini tak elegan, dan tak menunjukkan kapasitas sebagai kader partai yang matang dalam urusan persidangan. Dirinya juga menilai pernyataan tersebut tak pantas diungkapkan selaku ketua DPRD.

Lanjut Kamran, Pembahasan APBD Bolmong 2018, semua tahapannya telah dilaksanakan antara eksekutif dan legislatif, sesuai dengan prosedur tak ada yang dilewatkan. Ia menjelaskan malam itu, ketua DPRD hadir, namun tidak masuk ke ruangan tempat di laksanakannya sidang, dengan alasan belum ganti pakaian.

“Secara lisan, saudara Welty telah mendelegasikan kepada saya (Kamran_red) untuk memimpin sidang, maka sidang paripurna pun dilanjutkan. Jajaran eksekutif pada malam itu juga hadir. ‘’Masa’ kita yang mengundang lantas sidang tidak dilaksanakan?,” ungkapnya.

Selain itu kata Kamran, semua tahapan telah dilaksanakan dan tugasnya selaku pimpinan pada malam itu hanya mengarahkan jalannya sidang, semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan anggota dan fraksi yang ada.

“Lain ceritanya kalau anggota sidang atau fraksi tidak menerima rancangan APBD ini, kemudian saya selaku pimpinan sidang memaksakan, maka ini cacat,” tambahnya.

Kamran juga menanggapi pernyataan Welty komaling bahwa ia tidak mendelegasikan dirinya, itu tidak benar. Ia meminta Welty agar dewasa dalam bersikap dan tidak kekanak-kanakan.

‘’Saya minta saudara Welty komaling dewasalah dalam bernegara. Karena tadak mungkin saya memimpin kalau tak didelegasikan,” harap Kamran.

Dirinya menekankan sebagai pembanding, pernyataan Welty komaling ini berubah-ubah. Pertama katanya ia tak mengusulkan mobil pimpinan, dan yang menawarkan mobil adalah bupati, namun hal itu langsung di bantah Bupati.

“Hari ini ia membenarkan telah mengusulkan pengadaan kendaraan. Sebenarnya mana yang benar pernyataannya ini. Satu pertanyaan kok tiga jawaban,” tanya Kamran.

Yang patut diapresiasi, kata Kamran adalah semua kegiatan SKPD telah menggunakan sistem e-planing. Sehingga ini akan lebih mempermudah DPRD dalam fungsi pengawasan.

“Jadi, cara ketua ini bagi saya harus digenitin, kalau tidak, maka akan terjadi kolonisasi kekuasaan diparlemen, saya ingatkan ya, “jangan ada upaya boikot atas APBD yang peruntukannya untuk rakyat,” Tandas Kamran Muktar.