Ketua DPRD Bulukumba: Bukan Anggaran Warga Miskin Dipangkas, Tapi Ini…

oleh
Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki
Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki

BULUKUMBA, Suaralidik.com – Belakangan ini, publik di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan hangat dengan perbincangan Anggaran untuk Warga Miskin dipangkas pada pembahasan Anggota DPRD. Bukan hanya menjadi reak warga, hal ini juga ribut diperdebatkan di Sosial Media. Namun hal itu dibantah langsung Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki.

Ditemui Suaralidik.com di ruangannya, Hamzah Pangki menegaskan bukanlah Anggaran perutukan untuk Warga Miskin yang pangkas, melainkan anggaran pendata yang betugas menjaring data warga miskin tiap desa di Bulukumba.

“400 juta anggaran hanya untuk pendata, kira kira masuk akal tidak?. Coba bayangkan gaji dilakukan Dinas Sosial, digaji mi juga lagi dinas Capil, dilakukan juga dinas kesehatan, yang mana yang benar? Sementara bukan menyentu pada orang miskin,” ungakap Hamzah Pangki, Kamis (27/12/2017).

Lanjut Hamzah Pangki, mengenai pelibatan orang Parpol, ia menuturkan dengan penggajian sebesar Rp.3,5 juta siapa yang tidak mau.

“saya orang parpol, anggota saya juga pasti mau kalau digaji sekitar Rp3,5 juta hanya untuk mendata. Makanya ini yang mau kita rasionalkan. Saya juga sudah panggil mahasiswa dan memperlihatkan RKA. Sekarang mereka ke dinas untuk mencocokan data dari DPRD dan dinas,” tambahnya.

Terlebih, Ketua DPD II Golkar Bulukumba itu juga membeberkan terkait anggaran untum gaji pendata di dinas yang mencakup nilai fantastis.

“Dinas kesehatan Rp.800.000 juta, bayangkan untuk pendata ini, dinas sosial Rp.399.000 juta, di dinas Pendidikan Rp.461.000 juta itu untuk beasiswa. Cuma dinas tidak bisa memberikan penjelasan, kemudian untuk SMA dan perguruan tinggi sudah bukan kewenangan Kabupaten. Melanggar ki kalau bukan kewenangan baru kita anggarkan,” bebernya.

Olehnya itu, pihak DPRD mengembalikan ke masing masing OPD untuk dirasionalkan, apakah itu di Kepegawaian atau Bansos, terkhusus mengenai beasiswa Mahasiswa.

Dinas sosial yang sebelumnya juga dipanggil DPRD tak manpu mengklarifikasi. Mereka hanya bilang kami hanya dititipi.

“Semuanya tak lepas dari sarat kepentingan oknum tertentu. Intinya semua yang dirasionalakan komisi di DPRD dikembalikan ke masing-masing dinas untuk membuat program kemiskinan. Dengan pertimbangan kami bahwa ini tidak pro rakyat,” tandas ketua DPRD dua periode ini.