Ketua DPRD Bulukumba Tegaskan Tidak Ada OTT di 40 Anggotanya

oleh

BULUKUMBA, Suaralidik.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Andi Hamza Pangki menegaskan bahwa tidak ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkup DPRD, seiring berkembangnya isu mengenai hal itu yang mengarah ke Tahap dua pembangunan gedung DPRD dan menjadi perbincangan hangat masyarakat Bulukumba hingga viral di media sosial.

“Saya tegaskan, di 40 anggota DPRD itu tidak ada OTT saya sudah tanya satu persatu, itu tidak ada,” kata Hamza Pangki.

Hal tersebut dikatakannya, saat menerima kunjungan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bulukumba di ruang kerjanya. Senin (21/8/17).

“Saya tegaskan lagi, tidak ada di DPRD yang mau berkoalisi dengan polisi terkait adanya isu OTT, tidak tahu kalau pihak pihak lain, kami juga tidak mau menuduh, berarti ada pihak lain,” jelas Hamza Pangki.

Hal itu bukan menjadi tidak mungkin, pasalnya menurut bendahara KNPI Bulukumba, Akhmad Rivandi sejak isu ini mecuat, pihak kepolisian sangat susah untuk dimintai klarifikasi.

“Entah kami juga tidak tahu harus kemana, kami tidak mendapatkan jawaban tepat karena kepolisian tertutup soal itu, terakhir sampai praduga saja,” ungkapnya di hadapan ketua DPRD.

Namun, hal lain dikatakan ketua KNPI Bulukumba, Idil Akbar, menurutnya kuat dugaan, ada sangkut paut antara proses tender pembangunan Tahap dua gedung DPRD dengan isu OTT tersebut.

Terlebih mengenai proses tender, Idil telah komunikasi dengan penyidik, membenarkan ada laporan dari salah satu rekanan sementara berproses di Tipikor Polres.

“Yang saya herankan, ini dianggap bahwa kesalahan administrasi tapi kenapa ada pelaporan di Tipikor. Alasan lainnya, tidak mungkin seorang rekanan atau kontraktor mau melaporkan ke Tipikor kalau tidak ada kaitannya dengan fee atau gratifikasi, disisi lain ada indikasi menyalahi aturan. Sebagai masyarakat dan tempat kami mengadu hanya DPRD,” jelas Idil Akbar.

Selain itu, pihaknya juga mendesak DPRD untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Pokja 2 dan ULP agar isu OTT itu tidak lagi menjadi liar di Masyarakat, serta tidak dijadikan alat bargaining untuk elit tertentu.

“Jadi hari ini kami membawa aspirasi, disini kami tidak ada kepentingan apapun, kami tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak kontraktor manapun, ini murni gerakan untuk penegakan hukum yang berkeadilan di Bulukumba,” tegas Idil.

Merespon hal itu, DPRD rencananya akan melakukan hearing untuk Pokja dan ULP pada Selasa (22/8/17) besok, meminta pihak pemuda, Mahasiswa, LSM, dan masyarakat hadir untuk menyaksikan.

Dikonformasi terpisah, Kanit Tipikor Polres Bulukumba, Ipda Muh Ali menepis isu OTT tersebut, namun membenarkan terkait adanya pelaporan. Hanya saja, pihaknya belum bersedia membeberkan secara detail karena masih dalam tahap analisa.

“Terkait OTT itu tidak ada dan sudah dijelaskan secara detail kepada semua pihak oleh bapak Kapolres. Terkait dengan pengaduan salah satu peserta lelang memang ada dan itu sementara kita analisa,” katanya melalui Whatsapp, Senin (21/8/17).