Ketua Panwaslu Bolmong Utara : Kami Tak Segan Tindak ASN Jika Terlibat Politik Praktis

0
BAGIKAN

SUARALIDIK.COM, Bolmong Utara – Ketua Panwaslu Kabupaten Bolmong utara, Sarwo Eddy Posangi kembali sangat berharap dan mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bolmong Utara untuk tetap menjaga netralitas selama perhelatan Pilkada, Pileg dan pilpres nantinya, terkhusus pada Pilkada yang tahapannya sudah menjadi konsen kami, karena kami tidak akan segan-segan menindak tegas ASN yang mencoba-coba terlibat di politik praktis, rambu-rambu untuk ASN sangat jelas diatur oleh Undang-Undan ASN, Peraturan KASN, Permen dan surat edaran MenPAN-RB.(17/1/2018).

Ketua Panwaslu Bolmong Utara, Sarwo Eddy Posangi

Hal tersebut diutarakan dengan tegas oleh ketua Panwas Bolmong Utara Sarwo Eddy Posangi saat wawancara langsung dengan tim media suaralidik.com di ruang kerjanya pada hari selasa kemarin 16/01/2018.

Lebih lanjut Sarwo Eddy Posangi menegaskan, bahwa Kami akan memerintahkan kepada Panwascam dan PPL se-Bolmong Utara untuk se ketat mungkin memantau dan mengawasi ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan pada ASN yang terlibat politik praktis.

“Sanksi itu bisa diturunkan jabatan bila dia memiliki jabatan, bisa dimutasi atau pemecatan langsung, tergantung berat ringannya pelanggaran,” tegas Sarwo Eddy Posangi.

Sarwo Eddy Posangi menjelaskan lagi, bahwa ASN wajib menjaga netralitas mereka selama tahun politik, Pilkada di Tahun 2018, Pileg dan Pilpres di Tahun 2019, yakni warsa digelarnya Pilkada, Pemilu Legislatif.

Larangan untuk ASN diantaranya, dilarang foto bersama dengan bakal calon kepala daerah, memasang spanduk dan baliho promosi calon kepala daerah baik langsung maupun via medsos, dilarang mengunggah status yang isinya berpihak pada pasangan calon tertentu, memberikan like, mengomentari dan sejenisnya atau menyebarluaskan, gambar maupun visi misi calon kepala daerah melalui media online atau media sosial, dilarang menghadiri deklarasi calon kepala daerah dan masih banyak lagi.

“Semuanya memiliki dasar hukum, yakni, UU no.5/2014 tentang aparatur sipil negara, SE KASN nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 november 2017 tentang pengawasan netralitas pegwai ASN pada Pilkada serentak 2018, UU No.10/2016 tentang pemilihan gubernur,bupati dan walikota, PP no.53/2010 tentang disiplin pegewai negeri sipil, PP no.42/2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik ASN, dan surat Menpan-RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 desember 2017 tentang pelaksanaan netralitas ASN,” jelas Edy Posangi.

Sarwo Eddy Posangi Lanjut menjelaskan, jika pelanggaran -pelanggaran Pilkada baik itu laporan maupun temuan dari Panwas sendiri itu akan tetap ditindaki sesuai dengan aturan yang berlaku. “Saat ini kami sedang dalam proses pengumpulan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada tahun 2018 ini,” tutup Eddy.(Abrm/Kemal)

Selamat Hari Jadi Kepulauan Selayar yang ke-412

TINGGALKAN KOMENTAR