Jakarta, SuaraLidik com – Barisan Relawan Jalan Perubahan yang dikenal sebagai Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) merupakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdiri dari insan aktivis, profesional serta intelektual pendukung Ir. H. Joko Widodo yang tersebar di seluruh Indonesia serta di 13 Negara. Sebagai bagian anak bangsa pendukung militan, BaraJP telah dan selalu mengawal setiap kebijakan yang diambil Presiden Jokowi.
Tantangan berat di masa pandemi Covid-19, kini berangsur perlahan menjadi keberhasilan terbaik se-Asia. Vaksinasi yang awalnya banyak ditentang, kini terbukti efektif. Pengakuan Internasional atas keberhasilan Indonesia menangani pandemi Covid-19, gaya kepemimpinan Jokowi terhadap rakyat sebagai subjek dan keselamatan rakyat di atas segalanya, terbukti benar dan berhasil.
Oleh karena itu, Ketua Umum BaraJP, Utje Gustaaf Patty ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Ideologi, Ekonomi, Reformasi Agraria dan Politik.
Yang pertama kata Utje Gustaaf menyampaikan bahwa, mengenai Ideologi Pancasila UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI sudah final dan harga mati.
“Maka menjadi tugas bersama untuk mencegah dan meredam upaya-upaya untuk mengembangkan politik identitas. Hal ini bukan hanya tugas pemerintah, juga semua partai politik yang sudah berlandaskan Pancasila, organisasi dan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Utje Gustaaf Patty, dalam siaran Persnya di Jakarta, Sabtu (14/05/2022).
Lanjut yang kedua, Utje Gustaaf menambahkan khusus di bidang ekonomi, orientasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah merupakan sesuatu yang perlu disinergikan oleh semua kementerian agar mampu naik kelas, maka stimulus perlu ditingkatkan, tidak saja permodalan dan regulasi, dan upaya bersama menembus pasar ekspor.
“Keduataan-Kedutaan Besar Indonesia di semua negara perlu lebih berperan membantu meningkatkan pasar ekspor. Kedutaan Besar agar lebih sebagai “Kantor Dagang” ketimbang kantor urusan politik,” jelasnya.
Selanjutnya, ia pun menjelaskan, untuk Reformasi Agraria sendiri, pemberantas mafia tanah oleh Pemerintahan Jokowi senantiasa perlu dikawal. Mafia tanah telah menahun, sudah sejak lama.
“Maka perlu membangun “Zona Integritas” di seluruh kantor pertanahan. Perlu kolaborasi yang kuat antar instansi, yang melibatkan Kapolri dan Kejaksaan Agung, agar pengaduan masyarakat bisa ditangani dengan baik. Bukan hanya menampung tetapi tidak ada solusi nyata, tetapi benar-benar ditangani,” harap Utje Gustaaf Patty.
Dan yang terakhir, dalam dunia politik, kata Ujte Gustaaf meminta kepada partai pendukung Pemerintahan Jokowi untuk lebih kompak. Mulai pertengahan 2022 tahapan pemilu 2024 akan dimulai. Dinamika politik akan meningkat, maka para pendukung Jokowi perlu merapatkan barisan untuk membawa aspirasi masyarakat, termasuk keinginan amandemen UUD 1945 yang menyangkut masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, menjadi tiga periode atau memperpanjang masa jabatan.
“Dengan menjadi tiga periode, ada kesempatan Jokowi untuk memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) agar terwujud nyata, memastikan pemerataan pembangunan di semua kawasan, memastikan penegakan hukum yang lebih insentif, serta memastikan realisasi berbagai pembangunan yang belum selesai selama dua periode Presiden Jokowi,” jelasnya.
“Kita mesti menyadari persoalan Indonesia yang sudah sangat runyam dimasa lalu dan tidak bisa diselesaikan dalam tempo singkat. Perlu waktu yang lebih panjang, agar harapan rakyat bisa terealisasi,” pungkasnya.(*)
