Ketum FMI : Gubernur Sulsel Harus Pisahkan Keluarga dan Pemerintahan

oleh -
Hidayatullah b
Nurhidayatullah B. Cottong, Ketua Umum Fraksi Muda Indonesia (FMI)

MAKASSAR,Suaralidik.com – Nurdin Abdullah (NA), Gubernur Sulawesi Selatan yang belum lama ini mempimpin telah menimbulkan pro-kontra di masyarakat, sejumlah berita memuat tentang kejanggalan, dimulai isu antara wagub dan dirinya, RPJMD Plagiat, pengangkatan PNS, kisruh hak angket dengan pemda, pemecatan kepala biro hingga berita hangat perihal proyek yang katanya dikerja oleh sejumlah orang dekat, keluarga dan kerabat NA.

Tentu hal semacam ini menjadi hal yang tak lazim, bagaimana tidak informasi yang beredar luas saat ini dapat menjadi preseden buruk bagi pertumbuhan demokrasi dan menjadi konsumsi negatif di masyarakat Sulawesi Selatan.

Berdasarkan beberapa sumber, kritikan telah banyak ditujukan kepada Gubernur Sulsel ini melalui media. Dan kita semua tau bahwa media adalah salah satu pilar demokrasi dan menjadi alat kontrol pemerintah dalam memimpin daerahnya.

Menurut Nurhidayatullah B. Cottong, Ketua Umum Fraksi Muda Indonesia (FMI), isu seperti ini jika terus berkembang, bukan hanya menjadi preseden buruk kepemimpinan Gubernur, tetapi juga menjadi jendela buruk bagi image masyarakat Sulawesi Selatan.

“Jangan sampai masayarakat Sulawesi Selatan yang dikenal beradab, disusupi budaya-budaya naruto, mereka berebut untuk menjadi yang terdepan walaupun dengan cara-cara yang tidak fair sekalipun,” Ujarnya, Kamis (30/05).

“Jangan sampai itu terjadi, Naruto itu kan dari Jepang ya, nah pak Gub mungkin lebih tau sebagai alumni Jepang,” Kelakar Dayat, demikian sapaan akrabnya.

Tentu setiap keputusan yang dikeluarkan melalui kajian yang cukup matang. Bukan rahasia umum lagi, misalnya pengerjaan proyek, memiliki mekanisme dan prosedur sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Namun hal yang sangat disayangkan jika keputusan itu terindikasi menguntungkan pribadi, keluarga atau kerabat dekat.

“Kita semua tau, pak Gub ini punya banyak keluarga dan mungkin juga kerabat. Tetapi dalam hal memimpin Sulsel Gubernur harus pisahkan hal itu. Seorang Gub harus mengayomi dan bekerja untuk seluruh warga dan desain pikirannya sendiri. Jangan sampai ada bisikan bisikan yang mempengaruhi proses kerja Gubernur, bisikan naruto misalnya,” Ucap aktivis muda ini.

Seharusnya sebagai pemimpin dengan latar belakang akademik dan kepemimpinan yang cukup, Gubernur Sulsel sudah piawai melihat permasalahan secara utuh. Kalau masih kurang, staf ahli mungkin seharusnya banyak difungsikan untuk memikirkan hal-hal taktis bagi kemajuan Sulawesi Selatan. Jika sudah ada kritik harus sigap menyelesaikan permasalahan tersebut.(***HDYT)