KNPI: Mengusir PT. Lonsum Pernyataan Sesat Wabup Bulukumba

oleh
Iwan Galarrang (tengah), Wakil Sekertaris Umum KNPI Bulukumba.

BULUKUMBA, Suaralidik.com – Menanggapi pernyataan Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto beberapa waktu lalu yang bernada mengusir PT.Lonsum Tbk jika bonus buruh PHK tak dibayarkan membuat Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) Bulukumba Angkat Bicara.

Iwan Galarrang (tengah), Wakil Sekertaris Umum KNPI Bulukumba.

Wakil sekertaris umum KNPI Buluku Iwan Galarrang mengatakan pernyataan yang dilontarkan Wabup Tomy sesat dan tak berdasar.

“Sangat sesat dan tak berdasar. Pemkab Bukukumba akan mengusir PT. Lonsum yang jumlah karyawan itu sebnyak 3000 orang, mau dikemanakan yang tiga ribu orang ini?,” ungkap Iwan, di sekretariat KNPI, Jl Dahlia, Jumat (25/8/17).

Selain itu Iwan mempertanyakan, apakah pemkab sudah menyiapkan lapangan kerja oleh semua karyawan Lonsum yang selama ini hidup dan menafkahi keluarganya dari hasil perusahaan bidang karet tersebut. Soal pernyataan jika PT Lonsum selama ini tidak memiliki sumbangsi rill terhadap pemkab.

“Apakah dengan mempekerjakan karyawan sebanyak 3000 orang itu bukan bagian dari sumbangsi PT. Lonsum terhadap pemerintah Bulukumba. Bukannya malah diusir, tapi bagaimana pemkab menjadi inisiator antara antara pihak Lonsum dengan karyawan yang di PHK, bukan malah megeluarkan pernyataan uang bisa saja mengganggu stabilitas kebawah,” tambahnya.

Soal tuntutan pembayaran bonus karyawan, Iwan beranggapan semua perusahaan punya manajemen tersendiri dan karyawan harus menerima hal tersebut, terlebih PT. Lonsum sesuai penjelasannya kalau tidak ada nomenklatur yang mengatur pembayaran bonus tahunan Karyawan yang telah di PHK.

“Seharusnya jika bicara aturan maka kita sebagai warga negara harus taat, dan berlapang dada menerim, bukan malah memberikan ancaman dengan mengusir bukan menjadi solusi yang melainkan hanya memperkeruh keadaan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto saat menerima aspirasi puluhan buruh PHK yang berunjuk rasa beberapa waktu lalu mengatakan akan mengevaluasi izin pengelolaan PT Lonsum di Bulukumba dan menuntut pembayaran karyawan PHK.

“Selama Lonsum masih belum juga membayarkan bonus, Pemkab tidak akan lagi melayani manajemen karena tidak bisa mengambil keputusan, kami akan tetap menyurati manajamen Lonsum di pusat, untuk membayarkan bonus karyawan yang telah di PHK. Jika tidak dibayakan silahkan angkat kaki dari Bulukumba,” ujar Tomy di kantor Bupati beberapa waktu lalu.