Kominfo Bolmong Gelar Rapat Koordinasi PPID

oleh
Suasana Rapat Koordinasi PPID yang dihadiri juga oleh Asisten I mewakili Sekretaris Daerah
Photo Suasana Rapat Koordinasi PPID yang dihadiri juga oleh Asisten I mewakili Sekretaris Daerah

BOLMONG, Suaralidik.com – Asisten I Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mewakili Sekda Tahlis Gallang membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kamis (13/9) di ruang rapat Bappeda Bolmong.

Jenli Mongilong Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Bolmong mengatakan, sebagai pelaksana kegiatan dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Indonesia, diwujudkan dalam pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, kata Jenli

“Tujuannya adalah memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada simpul-simpul layanan PPID Kominfo tentang proses permintaan informasi publik terkait dengan implementasi UU No 14 Tahun 2008 serta meningkatkan akses layanan PPID Kominfo kepada masyarakat di daerah”, ujar Mongilong

Jenli menjelaskan, PPID Kominfo sebagai pintu gerbang layanan informasi kepada masyarakat sesuai implementasi Keterbukaan Informasi Publik, berkomitmen hadir dan meningkatkan kualitas layanan informasi serta jangkauan akses layanan kepada masyarakat di Indonesia khususnya di Bolmong, terangnya.

“Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, mudah dan wajar,” ungkap Jenli.

Dalam Rakor tersebut, Asisten I Bolmong Deker Panambunan sekaligus memberikan materi dan menjelaskan terkait terbitnya Undang-Undang nomor 14 nomor 8 tentang keterbukaan informasi publik.

Menurut Panambunan, masyarakat berhak tahu tentang informasi atau kegiatan yang dilakukan Pemkab. “Keterbukaan Publik sangat penting”, ucapnya

“Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik”, terang Asisten I Bolmong ini.

Lanjutnya, Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, kata Panambunan

Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, Jelasnya.

Ia menambahkan, Sementara ada rahasia negara tidak bisa di publikasikan atau dikecualikan. Misalnya, informasi keterbukaan publik yang dapat menghambat penegakan hukum. Informasi Publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, tambahnya.

“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Dan beberapa informasi lainnya yang tidak bisa dipublikasikan”, pungkasnya.

Hadir dalam Rakor PPID ini, Para peserta sekitar 70 orang perwakilan dari satuan kerja perangkat daerah Bolmong. (***is)