Korupsi; mendiskusikan Korupsi di awal-awal pemerintahan Sukri Tomi oleh KPKB

oleh

LIDIK news bulukumba:
Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang harus di cegah.
Bulukumba dengan pemerintahan baru, Komite Pencegah Korupsi Bulukumba (KPKB), malam tadi melaksanakan diskusi kamis, 4 Maret 2016 pukul 20.00-wita malam tadi di warkop Srikandi Pemuda Pancasila, dengan tema, “Mencegah Korupsi, menuju bulukumba yang bersih sejahtera”.
Acara ini terselenggara atas kerja sama unit tipikor Polres Bulukumba dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
Diskusi yang berlangsung menghadirkan narasumber dari Polres Bulukumba yang di wakili oleh Kanit Tipikor Polres Bulukumba, dan dari pihak Kejaksaan Kabupaten Bulukumba, yang di wakili oleh kasi intel kejaksaan kabupaten Bulukumba, namun sangat di sayangkan, tak satupun dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang hadir sebagai pembicara di kegiatan tersebut, yang seharusnya menjadi penengah atau pihak yang paling harus menjelaskan tentang persoalan di kabupaten Bulukumba ini, baik datangnya dari masa lalu, kekinian dan maupun masa yang akan datang.
Pada diskusi tersebut nampak hadir beberapa lembaga kemasyarakatan, baik itu Lembaga kemahasiswaan, Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Kepemudaan, dan nampak hadir beberapa kadis SKPD lingkup kabupaten Bulukumba.

Diskusi, di moderatori oleh Ir A.Oneng Pananrang, dia mengungkapkan bahwa arah diskusi ini adalah “bagaimana kita kerap melakukan pencegahan dini, memahami dan mengenal lebih dalam seperti apa itu korupsi serta bagaimana kita terhindar dari korupsi, karena korupsi adalah persoalan krisisnya individu akan moralitas dan mentalitas, sehingga pribadi yang demikian dapat mempengaruhi tata kelola kelembagaan organisasi atau instansi di lingkup pemerintah khususnya, yang seyogyanya kita semua sebagai masyarakat harus sadar etika, moralitas, mentalitas dan taat akan hukum perundang-undangan yang berlaku”.

Pembicara pertama adalah kanit Tipikor Polres Bulukumba, menegaskan, “dengan adanya DAD di desa potensi korupsi sangat besar, karena anggaran yang di glotorkan besar pula, Kita semua harus bersama-sama dan bersinergi mengawal dan mencegah korupsi dengan niat yang tulus”.

Tambahnya, “jika ada penanganan kasus hukum tindak pidana korupsi harus selalu mempunyai alat bukti yang kuat untuk di serahkan kekejaksaan, tidak cukup hanya 2 alat bukti karena akan ada perlawanan yang kuat dari pihak terlapor, dan memperjuangkan mati-matian kredibel hukum dari pihak penyidik atau institusi kepolisian. Dan juga menetapkan seorang tersangka harus memperhitungkan Hak Asasi Manusianya”, Ungkapnya

Lain lagi Dari pihak kejaksaan yang sedikit menyampaikan tentang Sejarah pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah untuk mengantisipasi para kepala daerah saat menyerap anggaran, tujuannya secara umum adalah, mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan pembangunan melalui pencegahan persuasif.
Tambahnya, “sesuai visi misi presiden, pembangunan mulai dari desa, dan dari situ, kejaksaan pusat mengintruksikan kejaksaan kabupaten/kota untuk konsentrasi di desa”.
Diskusi berkembang sangat alot, sehingga ada beberapa peserta diskusi yang menyampaikan unek-uneknya keapada narasumber akan masalah kasus-kasus yang tak terselesaikan hingga hari ini.IMG20160303211910 IMG_20160303_233723_edit