“KRITIK EPISTEMOLOGI TERHADAP WAJAH EKONOMI POLITIK NASIONAL”

oleh
Saiful Hasbi Bersama Hermayanto Daeng Malaja.

SuaraLidik.com — Dalam negara yang menganut asas demokrasi, tentu kebebasan merupakan hak bagi setiap warganya tanpa terkecuali, tetapi bertindak sesuai dengan kaidah dan norma-norma sosial yang berlaku. Bercermin pada konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, katakanlah telah mengenal transisi demokrasi seutuhnya pasca reformasi 1998. Akan tetapi timbul pertanyaan, apakah Indonesia sudah berdemokrasi sesuai dengan agenda reformasi? Saya kira patut untuk kita renungkan bersama, apatah lagi ketika diperhadapkan pada potret realitas sosial kekinian, dimana terjadi krisis multi dimensi, terkhusus pada ranah ekonomi-politik. Sejatinya, tak ada suatu bangsa manapun yang tidak menginginkan keadilan, kesejahteraan, kedamaian, serta hal-hal lainnya yang identik, dan ini telah menjadi cita-cita kemerdekaan.

Pada aspek historis masa lampau, kolonialisasi adalah pukulan paling telak yang melanda negeri ini selama berabad-abad lamanya. Fakta suram tersebut menjadi spirit akan nilai kemanusiaan, dan dielaborasi kedalam ideologi negara yakni Pancasila, sebagai pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Ideologi pancasila merupakan akar fundamental sebagai ikhtiar membangun sistem ekonomi-politik yang bermartabat. Ideologi Pancasila tidak serta merta ada begitu saja, namun melalui proses epistemologis dari berbagai sudut pandang, sehingga melahirkan konsep ideal mengikat secara holistik.

Perlu disadari bahwasanya terjadi pergeseran paradigma-epistemologis, independensi nasional telah terjebak pada setting ideologi global dominan yang kapitalis, sehingga konsekuensinya adalah liberalisme-sekulerisme, sebagai kekuatan imperium baru dengan kemasan baru, dimana penguasanya adalah para pemilik modal internasional. Topeng kapitalisme dengan menawarkan bantuan kepada negara yang mengalami krisis ekonomi, dengan menjadikan lembaga kuangan internasional sebagai senjatanya. Tidak ada pilihan selain melakukan pinjaman. Hutang luar negeri dari tahun ke tahun semakin membengkak, data terakhir juli 2016 Kementerian Keuangan mencapai Rp 3.362,74 triliun, dan kemungkinan masih akan bertambah besar jumlahnya. Disinilah matinya ideologi, dan berimplikasi kepada seluruh aspek, khususnya pada aspek ekonomi-politik. Kesejahteraan ekonomi tidak akan terwujud tanpa kemandirian politik, sebaliknya politik ideal tidak akan tercapai tanpa kesejahteraan ekonomi.

Terjadi dilema besar terhadap sistem ekonomi-politik nasional, sehingga perlu upaya pembebasan epistemologi barat. Kritik epistemologi sebuah keharusan untuk keluar dari penjara global menuju masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT (Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur). Manifestasi masyarakat yang diridhai-Nya, dengan jalan menasionalisasikan seluruh aset yang telah dikuasai oleh pihak asing, dan dipergunakan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945).

Penulis:SAIFUL HASBI (Ketua BAPPILU DPC Partai Idaman Bulukumba).

Editor: Hermayanto, (Sekretaris DPC Partai Idaman Bulukumba).

Saiful Hasbi Bersama Hermayanto Daeng Malaja.