Kuasa Hukum Muh.Tabri ” Komisioner KPU St.Rahmawaty Terancam Di Lapor DKPP”

oleh

SUARALIDIK.com,MAKASSAR St.Rahmawaty, Komisioner KPU Bulukumba yang membidangi hukum, telah jelas melanggar hukum dan kode etik selaku Komisioner KPU.

Demikian disampaikan Muchtar Juma Kuasa Hukum Sekretaris Golkar Bulukumba,HM.Tabri, Minggu (06/11), terkait keputusan PTUn yang telah memenangkan penggugat Muh.Tabri atas sengketa PAW anggota DPRD Bulukumba dari Partai Golkar.

Dia telah terang-terangan bermanuver terlalu keras dan terlalu kreatif dalam proses PAW Anggota DPRD dari Golkar. Dia berperan ganda disamping sebagai Komisioner, dia juga bertindak dan terlalu berpihak ke Jalaludin Halim ” ujar Muchtar.

Muchtar yang di dampingi Tabri menambahkan bahwa dalam prosesnya terbukti dalam persidangan di PTUN dibuat tak berkutik oleh kliennya dimana bahwa Rahmawaty dengan sengaja membuat dan menandatangani surat ke DPRD dan bertindak selaku Plh.

Surat tersebut bernomor 444/KPU KAB 025.433243/XI/2015, Tanggal 13 November 2015. Pada hal tidak ada pendelegasian secara tertulis maupun keputusan pleno komisioner selaku Plh. Bahkan setelah di cross cek ke sekertariat KPU yang bersangkutan (Rahmawaty) pada hari itu sedang melaksanakan perjalanan dinas.

Lebih lanjut, Muchtar Juma menyampaikan bahwa pada hari Kamis 03 November 2015, kliennya tersebut ( Muh.Tabri) mengkorfirmasi langsung kepada Ketua KPU, Andi Azikin yang mengatakan dia minta izin lewat telpon untuk tanda tangan.

Kuasa Hukum HM.Tabri, Mochtar Djuma,SH.MH bersama Sekretaris DPW LSM Lidik Sulsel,Muh.Darwis dan Redaksi SuaraLidik.com memperlihatkan Permintaan Maaf Terbuka Zainuddin Hasan terkait Kesalahannya dalam proses PAW Partai Golkar- ANDI AWAL/SUARALIDIK
Kuasa Hukum HM.Tabri, Mochtar Djuma,SH.MH bersama Sekretaris DPW LSM Lidik Sulsel,Muh.Darwis dan Redaksi SuaraLidik.com memperlihatkan Permintaan Maaf Terbuka Zainuddin Hasan terkait Kesalahannya dalam proses PAW Partai Golkar- DOK.SUARALIDIK

Pada hal Plh tidak bisa disetujui lewat telpon ataupun sms tapi harus melalui persetujuan komisioner yang lain. Olehnya itu saya sebagai penasehat hukum akan tuntut di DKPP karena komisioner yang berwatak seperti ini tidak boleh dipertahankan sebagai Komisioner KPU. Dia bertindak diluar kewenangannya dan seolah-olah sok pintar tapi faktanya tidak demikian. Saya hargai dia banyak mengkritisi orang tapi tidak mampu mengoreksi dirinya sendiri.” papar Muchtar Juma panjang lebar.

Dalam pembuktian dalam sidang di PTUN temuan Muchtar bersama Muh.Tabri tersebut tidak mampu dia bantahkan olehnya itu komisioner menurut Muchtar , Komisioner KPU yang satu tersebut mereka anggap punya kelainan.

Makanya akan saya gugat di DKPP bahkan akan Saya ajukan dipengadilan sebagai perbuatan melawan hukum serta akan saya Polisikan” tegas Muchtar Juma. ( REPORTER; darwis )