Kuasa Hukum Ramlah Paramma : Ada Konspirasi Dalam Proses Lelang Aset Klien Kami

oleh
Hj.Ramlah Binti Paramma didepan kediamannya yang telah dilelang oleh pihak Bank Danamon Sungguminasa Gowa /DOK.SUARALIDIK.com

SUARALIDIK.com,TAKALAR- Ramlah Binti Paramma warga Dusun Tala-Tala Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar yang atas wanprestasinya atau tidak membayar angsuran kredit dari Bank Danamon Cabang Sungguminasa Gowa sehingga manajemen Danamon telah melakukan pelelangan atas rumahnya,kini telah menunjuk Kuasa Hukum untuk mendampingi kasusnya tersebut.

Adalah Hasanuddin Radja yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Ramlah. Advokat yang berkantor di Jalan Badak Utara Makassar ini kepada SuaraLidik.com,Minggu (7/8/2016) siang menyampaikan telah melayangkan Surat Perlawanan kepada Pengadilan Negeri Takalar atas kasus pelelangan yang dilakukan oleh pihak Danamon Gowa tanpa ada pemberitahuan kepada kliennya tersebut.

” Setelah kami ditunjuk sebagai Kuasa Hukum oleh Hj.Ramlah Binti Paramma, kami melihat dalam proses pelelangan oleh Danamon Sungguminasa terdapat suatu Konspirasi antara pihak Bank dengan Pemenang lelang dan kami menganggap dalam hal ini Danamon Sungguminasa telah melanggar asas kepatutan” ujar Hasanuddin Radja.

Hasanuddin bersama kliennya melakukan perlawanan terhadap 3 pihak yakni Syamsuddin, anggota DPRD Gowa dari Partai PDI-P sebagai Terlawan I, Direktur Utama PT.Bank Danamon Sungguminasa Gowa sebagai Terlawan II dan Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar sebagai Terlawan III.

Hasanuddin menyampaikan dalam proses pelelangan oleh Bank Danamon tersebut, pihaknya menemukan banyak kejanggalan.Dimana dalam proses pelelangan yang hanya berselang sehari telah ada pihak pemenang(pembeli) yang diketahui bernama Syamsuddin,seorang anggota DPRD Gowa, namun dalam hal pemenang lelang dana yang digunakan oleh Syamsuddin merupakan dana dari H.Bombong yang merupakan warga Galesong Kota Takalar.

” Kami melayangkan Surat Perlawanan kepada Ketua PN Takalar bertanggal 25 Juli 2016, dalam proses penetapan eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua PN Takalar tanggal 14 Juli 2016 dengan Nomor 1/Pen.Aan.HT/2016/PN.TKa dimana yang diajukan oleh terlawan I Syamsuddin, secara Yuridis dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dimana dalam proses pelelangan tersebut yang dilakukan Terlawan I,II dan III secara hukum dinyatakan tidak berprosesor hukum bahkan dinilai rekayasa dengan maksud ingin merugikan pelawan ( Klien Kami)” ucap Hasanuddin panjang lebar.

Hasanuddin lanjut menambahkan Pelelangan yang dilakukan antara Terlawan I,II dan III adalah rekayasa sebab dalam proses pelelangan oleh Terlawan III terhadap Terlawan I, kliennya (Pelawan) selaku Debitur tidak pernah menerima pemberitahuan secara tertulis.

” Ini jelas ada konspirasi, Klien Kami sebagai Pelawan sekaligus Debitur wajib menerima Surat Pemberitahuan (SP.1), Pemberitahuan kedua (SP.2) dan Pemberitahuan ketiga (SP.3) oleh Terlawan III bukan dengan cara melakukan pelelangan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan terhadap Klien kaki selaku Debitur” tegas Hasanuddin.

Proses pelelangan terhadap obyek hak tanggungan yaitu tanah dan bangunan milik Ramlah dinilai tidak sebanding dengan nilai saldo tunggakan kredit,selain itu Terlawan I sebagai pemenang lelang sesuai informasi yang diterima oleh Hasanuddin merupakan dana/uang milik H.Bombong.

Syamsuddin dikenal sebagai anggota DPRD PDIP Kabupaten Gowa sementara H.Bombong yang merupakan pemilik dana adalah warga Galesong Takalar sehingga Hasanuddin menyatakan jelas ada konspirasi untuk merugikan kliennya yakni Ramlah Binti Paramma.

” Perbuatan Syamsuddin (Terlawan I) secara hukum telah melanggar Undang-Undang yang berlaku dan telah menyalahi ketentuan Partai yang bersangkutan, dan Syamsuddin hanya menggunakan kapasitas/jabatan selaku anggota DPRD Gowa dan H.Bombong memberikan imbalan kepada Syamsuddin setelah proses lelang dimenangkan olehnya” pungkas Hasanuddin Radja.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya,Ramlah Paramma selaku Debitur ingin melunasi jumlah saldo tunggakan kredit di Bank Danamon Cabang Sungguminasa yang awalnya hanyalah sebesar Rp 100 Juta,ditambah dengan pengenaan bunga bank dan denda yang dianggap masih wajar dengan keterlambatan beberapa bulan.

Ramlah ingin melunasinya namun pihak Bank Danamon menyatakan bahwa tunggakan kredit atas dirinya berkisar Rp 400 Juta lebih dan pihak Danamon tidak memberikan waktu kepada Ramlah untuk melunasi kreditnya tersebut

(aatj/darwis/SuaraLidik)