Lahan Pengukuran Jalur Kereta Api Di Pangkep Telah Rampung, Segini Nilainya

oleh
Pengukuran Lahan Rel Kereta Api Di Pangkep

Pangkep, Suaralidik.com – Akhirnya pengukuran tanah rel kereta api di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) rampung di laksanakan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan negeri (Kejari) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mengawal proses pengukuran pembebasan lahan rel kereta api.

Ketua TP4D Kejari Pangkep, Mustar mengatakan, hari ini pihaknya mendampingi pengukuran tahap terakhir lahan rel kereta api di Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Meski diakuinya, beberapa kendala saat pengukuran seperti faktor cuaca, musim panen, pemilik tanah tidak ada. Namun itu bukanlah kendala yang berarti dalam menyelesaikan proses pengukuran.

“TP4D Mengawal dan mendampingi agar tidak ada hambatan sehingga tepat sasaran dan tepat waktu. Ada dua tim, Selatan dan Utara. Kita dampingi semua proses pengukuran baik langsung maupun melalui koordinasi,”Jelasnya

Hasil pengukuran 1.776 bidang tanah seluas 202 hektar, sebagai rel kereta api di wilayah Pangkep segera diumumkan. Menyusul pengukuran lahan yang dilalui jalur telah selesai dilakukan.

Kepala BPN Pangkep, Arman Amrullah mengatakan, pengumuman merupakan satu tahapan dalam pembangunan rel kereta api. Pengumuman yang akan dilaksanakan selama 14 hari tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat yang keberatan untuk melaporkan keberatannya ke BPN.

“Tahap selanjutnya pengumuman, siapa yang punya lahan, atas nama siapa, lalu apa ada yang kompline. Jika ada kompline akan kita catat namun tahapan akan terus jalan,” ujar Arman, Rabu (1/8/2018).

Dikatakan Arman, pengumuman akan ditempel di setiap desa, kelurahan dan kantor camat. Terkait total bidang yang diukur sebagaimana data awal yaitu 1.776 bidang, dan besar kemungkinan bertambah sesuai jumlah pemilik lahan yang terkena jalur rel kereta api.

Namun sebagaimana perencanaan, lahan yang diukur seluas 202 hektar, dengan ukuran 50 meter kali 40.5 kilo meter. Setelah pengumuman selanjutnya tim apresial akan turun melakukan perhitungan nilai ganti rugi terhadap setiap bidang yang mau dibebaskan.

“Setelah pengumuman 14 hari, masuk tim yang lain, tim independen, mereka yang akan melakukan penilaian. Bagi tanah lebih yang tidak mungkin lagi difungsikan sesuai fungsinya, bisa dilepaskan tapi bukan oleh panitia, tapi tetap kita laporkan,” ungkap Arman.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Pangkep, Achmar Hizbulwathan, menuturkan Rp2 triliun dianggarkan dari APBN untuk pembebasan lahan Kabupaten Pangkep-Kabupaten Maros.

“Untuk Pangkep, angkanya lebih banyak dari Maros. Karena panjang jalur lebih panjang yang ada di Kabupaten Pangkep,” ucapnya
Untuk taksiran harga, dianggarkan harga maksimal senilai Rp450 ribu per meter. “Harganya bervariasi, tergantung potensial wilayah yang akan dibebaskan,” imbuhnya. (86-KP)