Larangan Camat Cempa Pinrang Terkait Aktivitas Berbau Politik di Masjid Di Sikapi Waket Kebijakan Publik KNPI Sulsel

oleh
Amri Manangkasi: Wakil Ketua Kebijakan Publik Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan.

PINRANG, SUARALIDIK.com — Adanya edaran yang dibuat oleh Syahril Pawittoi, Camat Cempa Kabupaten Pinrang terkait larangan dilakukannya aktivitas berbau politik di tempat ibadah/masjid beberapa waktu lalu menjadi sorotan berbagai pihak. Bahkan kritik atas kebijakan tersebut datang dari Wakil Ketua Kebijakan Publik Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan Amri Manangkasi, yang menilai camat Cempa tidak paham politik.

Amri Manangkasi: Wakil Ketua Kebijakan Publik Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan.

Kisruh kebijakan Camat Cempa tersebut tersebar ketika tim relawan bersih-bersih masjid dari salah satu bakal calon bupati Pinrang mendapat penolakan di sebuah masjid. Alasannya tidak lain bahwa pengurus masjid telah menerima mandat berupa surat edaran dari camat setempat untuk menolak aktivitas yang berbau politik.

Himbauan semacam itu seharusnya tidak usah di edarkan, jikapun ada himbaun tersebut adalah jangan melarang berpolitik di dalam masjid,” ucap Amri , Senin (1/5/2017) malam.

Amri menjelaskan, isi surat edaran yang melarang aktivitas politik di masjid merupakan suatu kekeliruan, sebab kata dia, definisi politik itu adalah bagaimana menebar kebaikan untuk kemaslahatan ummat.

Dia melarang aktivitas politik di tempat ibadah berati dia tidak paham politik bahwa politik itu substansinya adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk,” jelasnya.

Lebih lanjut, Alumnus Magister Hukum Universitas Bosowa Makassar ini menambahkan Masjid sejatinya adalah tempat untuk menyebar kebaikan, sementara memahami terminologi politik kata dia, merujuk pada cita-cita yang baik. Dengan demikian, harusnya politik dan agama tidak boleh dipisahkan.

“Mestinya camat Cempa mengeluarkan himbauan dilarang membawa kepentingan-kepentinan pribadi dan kelompok ke dalam masjid, bukan politik,” terangnya.

Dalam hal ini, dirinya menyakini bahwa perkara ini membuat hampir semua politisi di Pinrang tersinggung, karena secara tidak langsung ada upaya pemisahan aktivitas politi dengan agama.

Sumbangan ke masjid itu tidak bisa kita nilai bahwa ada kepentingan pribadi calon yang masuk ke situ, kita tidak bisa serta-merta menilai seperti itu, karena yang disumbang masjid, masjid ini tidak punya suara, yang punya suara itu pengrus masjid,” tuturnya.

Kalau politik dipisahkan dengan agama maka nilai etika politik itu akan hilang, jadi tida bisa seperti itu (memisahkan politik dengan agama, red), camat itu gagal paham, asli gagal paham. Kalau yang disumbang pengurus masjidnya boleh kita larang, karena ini mengarah ke praktek money politic” tegasnya. ( SAKARIA/A2 )