Legislator Bolmong Tantang Bupati Bolsel Soal Royalti Usaha Pertambangan

oleh
Kamran Muchtar

BOLMONG, Suaralidik.com – Penerimaan Royalti Usaha Pertambangan Dari PT. J-Resources Bolaang Mongondow (JRBM), untuk pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mendapat sorotan keras dari salah seorang Legislator Bolaang Mongondow, Kamran Muchtar.

Menurutnya, apa yang disampaikan Bupati Bolsel, Hi Herson Mayulu di media tidak keliru pasalnya, penerimaan Royalti PT. JRBM merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tentang Dana Perimbangan No 55 Tahun 2005 Pasal 18 ayat 2, yang berbunyi, dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Umum sebesar 80 persen yang berasal dari Wilayah Kabupaten/Kota dibagi dengan rincian. Poin (a) menyebutkan bahwa persen untuk Provinsi yang bersangkutan. Lalu poin (b) 32 persen untuk Kabupaten /Kota penghasil dan Poin (c) 32 persen persenuntuk Kabupaten /Kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

Kamran merinci Total akumulasi Produksi PT JRBM selama 2013 sampai 2016 Sebesar 48 Miliar, jika merujuk kepada regulasi PP No 55 Tahun 2005 pasal 18 ayat 2 menyebutkan Dengan Pembagian Sebagai berikut, 20 persen atau sekitar Rp.9,6 Miliar untuk pemerintah pusat, sedangkan untuk Pemerintah Provinsi 16 persen atau Sekitar Rp.7,68 Miliar. Dan untuk sisanya Rp.32,72 Miliar.

” inilah yang dibagi oleh daerah penghasil yang sampai pada hari ini masih bermasalah”, ungkap Kamran yang merupakan wakil ketua DPRD Bolmong Kepada Suaralidik.com, Kamis (4/1/2018).

Kamran menambahkan, Bupati Bolsel sedikit Arogan dan terkesan tergesa-gesa membuat opini bohong ditengah masyarakat, ia pun menantang Bupati Bolsel Herson, jika benar pernyataan dari Bupati Bolsel maka dirinya meminta untuk dibuktikan apabila Penerimaan Royalti JRBM Rp.44 Miliar ini yang disebut sebut oleh Bupati Bolsel, Tertata di dalam APBD Tahun 2018 pada komponen Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak yang ada di komponen Pendapatan Daerah.

“Informasi seperti ini harus diluruskan agar tidak menjadi konsumsi Politik yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Jangan jangan Bupati Bolsel ini belum baca Regulasinya, atau stafnya Bupati yang tidak memberikan informasi yang akurat kepada Bupati,” pungkas Kamran . (is)