,

LIDIK PRO Pertanyakan Kasus Penjualan Tanah Kawasan Tahura Seluas 42 Hektar Yang Belum Terungkap

oleh
Kawasan Tahura
Lidik Pro DPD Bulukumba bersama DPC Bontobahari dan Masyarakat Lemo lemo Bontobahari dalam investigasi kasus penjualan tanah kawasan Tahura seluas 42 Hektar, Sabtu (31/3/2018) - Suara Lidik

Bulukumba,suaralidik.com – Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bulukumba mempertanyakan status kasus penjualan tanah kawasan Tahura seluas 42 Hektar, Sabtu 31/03/2018.

Terjualnya Tanah Kawasan Tahura yang terletak di kelurahan Lemo-lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba ini masih menunggu hasil penyidikan kejaksaan dan mulai menjadi perbicangan hangat yang menimbulkan tanda tanya besar di lingkungan masyarakat Lemo-lemo.

Salah satu Aktivis sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lidik Pro Kecamatan Bontobahari Andi. Bali Raja menilai jika sangat menyangkan kalau kasus ini masih terkatung-katung dan bahkan mulai tidak jelas statusnya.

Dari hasil survey dari pihak lingkungan hidup dan Kehutanan kabupaten Bulukumba sangat jelas di lapangan kalau 42 hektar itu sudah masuk dalam kawasan tahura.

“Sangat Ironis dan disayangkan ini, ada apa..? Pihak Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba sudah 3 kali datang survey, dari Provinsi juga sudah pernah datang dan bahkan sudah 2 kali juga datang ke lokasi itu dan hasilnya tetap sama, tanah kawasan 42 hektar yang terjual itu masuk dalam kawasan tahura” Kesal Andi Bali Raja .

Lebih lanjut diungkapkanya jika Ia sendiri sempat ke lokasi itu waktu pihak Kejari melakukan survei dan terlihat jelas kawasan tahura telah di babat/di pangkas.

“Saya sendiri ada waktu itu pak, bahkan ada pengakuan salah satu warga kalau dirinya memangkas pohon di kawasan tahura dengan alasan dapat perintah dan dapat gaji sebesar Rp 5000.000.” Kesalnya

Ini adalah sebuah tanda tanya besar, apakah tindak pidana bidang kehutanan tidak diberlakukan ? apa arti pencegahan dan peberantasan perusakan hutan ( P3H) jika tidak di berlakukan ?. tutup Andi Bali Raja.

Sementara itu,  Ketua DPD Lidik Pro Bulukumba Harianto Syam yang ditemui langsung mengungkapkan jika dirinya menemukan banyak tanda besar dalam kasus penjualan tanah kawan ini. Salah satu yang menjadi tanya besar adalah terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pada tahun 2016 yang bahkan dikelurkan oleh kelurahan Bontobahari yang diteruskan ke keuangan.

“sangat ironis kasus yang terletak di kawasan tahura ini,  mengapa bisa terbit SPPT di Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh kelurahan Bontobahari dan diteruskan di keuangan? sangat disayangkan jika di kursi empuk melekat di pantat tanpa melihat lokasi yang di terbitkan SPPTnya” Ungkap anto sambil menunjukkan SPPT tanah kawasan Tahura,Sabtu (31/3/2018)

Anto berharap, Terbitnya SPPT yang di perbincangkan masyarakat setempat mungking hanya kecerobohan pemerintah dan mudahan-mudahan saja dugaan skenario panggung sandiwara hanya pikiran negatif masyarakat saja.

“Kalaupun itu terjadi karena faktor kesengajaan, tentunya akan terungkap, apalagi Bupati Bulukumba,AM Sukri Sappewali mendukung pihak Kejaksaan dalam mengusut tuntas dugaan penjualan lahan tahura ini” tambah Anto.

Informasi yang dihimpun, Ketua Lidik Pro DPD Bulukumba turut mendukung Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus ini untuk kepentingan masyarak Bulukumba.

Menurutnya, kasus yang sudah mulai tidak jelas statusnya ini perlu di laporkan langsung ke Komisi Kejaksaan atau ke Sekretariat Negara.

Hasil pantauan langsung suaralidik.com, di kawasan tahura yang sudah status terjual ini terlah terjadi pengrusakan pepohonan.

Sabtu pagi sekitar pukul 10:00WITA,  masyarakat lemo-lemo pun mulai berdebat dengan pembeli, dan menegaskan kalau kawasan Tahura tidak diperjual belikan dan bahkan ada ungkapan nada tinggi  bahwa jangan sampai kawasan itu akan di buat tambang yang bisa merusak terumbu karang di laut sehingga nelayan pun tidak bisa mencari nafkah karena sudah ada contoh tambang yang amdalnya sangat merusak alam laut. (***Awal/BCHT)