Makassar Recover

Pemkab bantaeng

Lidik Pro Minta DPRD Segera Hearing ULP dan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Bulukumba

  • Bagikan
Demo Lidik Pro tuntut pencopotan Pokja ULP Bulukumba - Hearing DPRD
Foto : Aksi unjuk rasa aktivis Lidik Pro di depan Kantor Bupati Bulukumba pada Jumat (8/7/2021) sore

Bulukumba, suaralidik.com – Tuntutan pembubaran Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa pemkab Bulukumba oleh aktivis Lidik Pro DPD Kabupaten Bulukumba masih terus bergulir.

Unjuk rasa aktivis Lidik Pro di depan kantor Bupati Kabupaten Bulukumba pada Kamis (8/7) sore dan Audiens bersama Pokja Pengadaan Barang dan Jasa pada Jumat (9/7/) siang belum usai juga.

Pemkab bantaeng

Baca Juga : Geruduk Kantor Bupati Bulukumba, LIDIK PRO Tuntut Panitia Pokja ULP Tidak Kongkalikong Dalam Proses Lelang

Pasalnya, Tim Pokja terindikasi kuat telah melakukan kecurangan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Hasil obrolan dengan Ketua DPD Lidik Pro Kabupaten Bulukumba Muh Ilham Nur pada Sabtu (10/7) pagi, Ia menjelaskan beberapa poin penting terkait dengan permintaan desakan pencopotan tim Pokja itu.

“Mereka ini tidak transparansi, coba dianalisa sendiri, mengapa mereka mengirim undangan pembuktian tengah malam, kemudian kontraktor yang melakukan penawaran terendah justru sengaja tidak diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak logis,” beber Ilham Nur.

Baca Juga : Paska Demo Tuntut Pencopotan Panitia Pokja Pengadaan Barang & Jasa, Lidik Pro Kembali Konsolidasi

Ilham juga menambahkan, ada upaya-upaya memenangkan satu pihak rekanan pada jenis pekerjaan yang berbeda.

“Hasil dialog Kami kemarin dengan Tim Pokja (Panitia) di ULP Pemkab Bulukumba akan Kami bawa ke DPRD untuk hearing, olehnya itu Kami meminta kepada DPRD agar segera menggelar hearing bersama dengan Tim Pokja ini,” tambahnya.

Transparansi publik sangat dibutuhkan.

Pokja harus mampu menjelaskan secara terbuka di depan publik bagaimana cara rekanan atau kontraktor memenangkan tender dalam proses pelelangan termasuk dokumen-dokumen yang dimiliki.

“Kami juga meminta kepada pihak Komisi Informasi Bulukumba untuk mengkaji adanya indikasi pelanggaran hukum terkait dengan keterbukaan informasi publik,” tutup Ilham. (JJ)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *