LIDIK PRO Parepare : Bawaslu Harus Tegas Jalankan UU No. 10 Tahun 2016 Karena Sudah Penuhi TSM

oleh
Ahmad Tawakkal Maulana
Ahmad Tawakkal Maulana. SH. MH., salah satu kuasa hukum FAS

Parepare, Suaralidik.com – Bawaslu Sulsel menggelar sidang lanjutan, terhadap Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Pare-pare, Taufan Pawe-Pangeran Rahim terkait adanya dugaan bagi-bagi uang (money politik) ke masyarakat dari berbagai kecamatan di Kota Parepare. 17/04/2018.

Baca Juga : Terpenuhi TSM, Paslon TP di Diskualifikasi

TP yang dilaporkan oleh tim hukum Andi Faisal Sapada – Asriadi Samad karena diduga telah membagi-bagikan uang terhadap tamu sebanyak Rp 50 ribu kepada masyarakat yang hadir diposko pemenangan TP-Pangerang Rahim sekitar 500 orang saat menghadiri kampanye di posko induk Jl Bau Massepe, Parepare, Jumat lalu.

Dipihak lain, Taufan Pawe menolak dirinya melakukan politik uang terhadap 500 orang di posko induknya. Justru sebaliknya, pihak Taufan Pawe akan berupaya membuktikan rekayasa kasus yang menjeratnya.

“Saya sangat yakin alasan-alasan pelapor (kuasa hukum FAS), mengajukan laporan ke Bawaslu provinsi itu sangat syarat dengan rekayasa dan itu Insya Allah saya akan mampu buktikan nanti di persidangan,” ujar Taufan Pawe di Kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani Makassar.

Tak hanya itu, Taufan Pawe mengaku dirinya tidak tahu menahu perihal bagi-bagi uang yang disangkakan terhadap dirinya. Taufan Pawe mengetahui kejadian tersebut setelah dia membaca berita melalui media.

“Saya dituding seolah-olah saya membagikan uang terhadap 500 orang dan saya tidak tahu itu. Saya baru tahu dari media sosial,” ujarnya.

Ahmad Tawakkal Paturusi Kuasa hukum FAS, yang ditemui media mengatakan, mengenai sanggahan balik terhadap jawaban terlapor nantinya akan disampaikan dalam kesimpulan yang akan digelar pada sidang mendatang.

Akan tetapi lanjutnya, terkait Pasal 16 Perbawaslu tahun 2013, disitu jelas ada kata dapat. Kata dapat bermakna kondisional, artinya diserahkan hak sepenuhnya kepada pelapor, apakah menempatkan atau mendudukkan orang sebagai pihak terkait atau tidak.

“Kan itu kata dapat, boleh ia, boleh tidak. Beda kalau dalam pasal ada kalimat wajib. Satu kekeliruan dalam pihak terlapor menanggapi rumusan pasal 16,” urai Ahmad Tawakkal Paturusi usai sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) di Aula Bawaslu Sulsel, Selasa (17/4).

Mengenai TSM lanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menganut lagi TSM letter late, seperti harus ada keterlibatan pejabat, harus dilakukan secara terencana.

“Tidak seperti itu lagi. Jadi sekarang TSM itu diperluas dengan dipergunakan penafsiran eksentifikasi, yang penting ada pemberian,” tegasnya.
Dalam rumusan Pasal 37 ayat (1) berbunyi, calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilih dan atau pemilih.

Jadi pemberian uang atau materi dalam bentuk apapun yang dilakukan Paslon, tim kampanye ataupun partai pengusung dan terbukti menerima uang tunai tersebut, sebesar 50 persen tambah 1 kecamatan dan kelurahan. “Menurut kami fakta hukum yang ada di Panwaslu diakui sendiri terlapor. Kemarin terlapor mengakui sendiri bahwa kejadian itu terjadi di posko induknya. Kini giliran kami membuktikan apakah yang diundang itu berasal dari beberapa kecamatan,” tuturnya.

Dugaan money politik di Posko Induk Pemenangan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Taufan Pawe-Pangerang Rahim dilaporkan kepada Panwaslu Parepare oleh Zainal Aziz Mandeg pada (7/4) lalu, dengan nomor laporan 004/LP/PW/IV/2018, dengan pokok masalah dugaan pelanggaran money politik, memberikan uang dan atau materi lainnya yang dilakukan secara TSM.

Setelah dilakukan klarifikasi, laporan tersebut memenuhi unsur pasal 187A ayat (1) junto Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya diteruskan kepada instansi Kepolisian Resor (Polres) Kota Parepare untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini, terlapor diduga melanggar Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) junto pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wakilota dan Wakil Walikota.

Pasal 37 ayat (1) berbunyi calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memeberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilih dan atau pemilih. Ayat (2) berbunyi calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai Paslon oleh KPU Probinsi atau KPU kabupaten/kota.

Sedangkan pada Pasal 135A, ayat (1) berbunyi pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara TSM. Ayat (2) berbunyi Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangkan waktu paling lama 14 hari kerja.

Ketua LIDIK PRO Kota Parepare, dalam mencermati Indikasi Politik Uang yang dilakukan Pasangan Calon Taupan-Pangerang, adalah perbuatan yang mencederai Demokrasi, dan berharap BAWASLU harus tegas dalam menerapkan Undang-undang “saya melihat kasus ini adalah pembelajaran, dan tidak boleh ditanggapi sepeleh, BAWASLU harus tegas dalam menerapkan aturan Undang-undang No. 10 Tahun 2016, tentang PEMILUKADA” ujar A.R.Arsyad, SH.

Dalam penjelasannya, apa yang terjadi di Paslon 01 adalah, Adanya Bukti Uang, ada penerima, ada Pemberi, dilakukan pada POSKO INDUK PASLON, dan dihadiri oleh PASLON, “kalau saya menilai, apa yang terjadi pada Paslon Nomor 1, dengan dugaan Politik Uang, ini memenuhi Pasal 153A ayat (1) dan pasal 73, dengan karegori Terstruktur, Sistimatis, Massiv (TSM)”. (RIS/AD)