,

Lidik Pro RI Sambangi Kejaksaan Negeri Bulukumba, Ada Apa?

oleh -8 views
Sekjen DPN Lidik Pro bersama Kasi Pidsus Kejari Bulukumba

BULUKUMBA, Suaralidik.Com – 
Sekretaris Jenderal DPN Lidik Pro RI, Muh. Darwis Kadir di dampingi Wakil Ketua Garda DPD Lidik Pro RI Bulukumba, Muh. Adil Makmur, menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba.

Kunjungan mereka guna melaporkan adanya indikasi temuan terkait pembangunan pekerjaan Drainase paket dengan pekerjaan rabat beton di jalan baronang, lingkungan ela – ela, kelurahan Kalumeme, kecamatan ujung bulu,senin 21 oktober 2019.

Kehadiran Sekjen Lidik Pro RI, Muh. Darwis di terima langsung di ruang kerja Kasipidsus Kejaksaan Negeri Bulukumba, A. Tirta, SH, sekaligus menyerahkan laporan tertulis terkait adanya dugaan penyimpangan pada pekerjaan tersebut, hal ini di dasari atas hasil investigasi Lidik Pro RI yang menindak lanjuti aduan warga, dan menemukan, pelaksana pekerjaan tidak memasang papan proyek.

Selain itu pekerjaan drainase dikeluhkan oleh warga pengguna, dikarenakan drainase yang di bangun lebih dalam dari drainase pembuangan, sehingga warga menilai air tidak bisa mengalir dan tergenang.

Pada pekerjaan drainase juga di temukan tertutup dengan rabat beton sehingga air hujan maupun sumber air lainnya tidak bisa mengalir melalui saluran drainase.

“Parahnya lagi di temukan drainase telah di pasangi bak kontrol, namun penutup bak kontrol tidak di pasangi besi pengangkat sehingga warga pengguna tidak dapat melakukan pembersihan dari sumbatan sampah,” tutur Darwis.

Darwis juga menemukan dugaan pekerjaan di laksanakan oleh oknum ASN di lingkup kelurahan Kalumeme sebagaimana laporan dari warga pengguna.

Modusnya masyarakat di kelompokkan melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk memuluskan pekerjaan tersebut.

Kasipidsus Kejaksaan Negeri Bulukumba, A. Titra merespon positif laporan Lidik Pro RI, pihaknya berencana akan melakukan pemanggilan kepada pihak pelaksana pekerjaan untuk memberikan keterangan sekaligus klarifikasi atas laporan Lidik Pro RI terkait adanya indikasi pelanggaran dan realisasi pekerjaan tidak sesuai asas manfaat. (***aa )